Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Jawab Desakan ProDEM, Demokrat: Kami Percaya Hukum dan Demokrasi Masih Ada

MINGGU, 12 SEPTEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum panglima tertinggi. Atas alasan itu juga, Partai Demokrat masih yakin hukum masih tegak berdiri di negeri ini.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dorongan dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) agar Demokrat mengambil jalan konfrontasi untuk melawan kubu Moeldoko.

“Kami sangat yakin hukum dan demokrasi di negeri ini masih ada dan akan berlaku seadil-adilnya,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu siang (12/9).


Demokrat, kata Herzaky akan patuh dan berpegang teguh pada hukum, juga taat mengikuti semua aturan yang berlaku di negeri ini.

“Termasuk di antaranya UU Parpol dan SK Menkumham terkait dengan kehormatan dan kedaulatan partai ini,” ujarnya.

Herzaky memastikan perlawanan Demokrat terhadap pihak-pihak yang coba menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilakukan lewat jalur hukum demi menegakkan demokrasi.

“Kami fokus bagaimana demokrasi yang menegakkan hukum sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan main besi, bukan main memanipulasi data dan fakta,” tandasnya.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule meminta Partai Demokrat tidak lembek menghadapi Moeldoko yang kini berdiri di lingkaran istana.

Menurutnya, jalur konfrontasi yang diambil oleh Moeldoko cs harus dilawan dengan jalur serupa, yaitu berkonfrontasi.

“Jalan konfrontasi Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat harus dihadapi dengan cara konfrontasi juga,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/8).

Iwan Sumule menekankan bahwa jalan diplomasi seperti Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih Demokrat tidak akan memberi solusi.

Sebaliknya, pilihan untuk menempuh jalan ini hanya akan berujung pada penyesalan. Sebab SBY bisa saja kehilangan partai di kemudian hari.

“Pemerintah otoriter tak bisa dihadapi dengan cara-cara diplomasi. Hanya menunda kekalahan,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya