Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Jawab Desakan ProDEM, Demokrat: Kami Percaya Hukum dan Demokrasi Masih Ada

MINGGU, 12 SEPTEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum panglima tertinggi. Atas alasan itu juga, Partai Demokrat masih yakin hukum masih tegak berdiri di negeri ini.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dorongan dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) agar Demokrat mengambil jalan konfrontasi untuk melawan kubu Moeldoko.

“Kami sangat yakin hukum dan demokrasi di negeri ini masih ada dan akan berlaku seadil-adilnya,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu siang (12/9).


Demokrat, kata Herzaky akan patuh dan berpegang teguh pada hukum, juga taat mengikuti semua aturan yang berlaku di negeri ini.

“Termasuk di antaranya UU Parpol dan SK Menkumham terkait dengan kehormatan dan kedaulatan partai ini,” ujarnya.

Herzaky memastikan perlawanan Demokrat terhadap pihak-pihak yang coba menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilakukan lewat jalur hukum demi menegakkan demokrasi.

“Kami fokus bagaimana demokrasi yang menegakkan hukum sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan main besi, bukan main memanipulasi data dan fakta,” tandasnya.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule meminta Partai Demokrat tidak lembek menghadapi Moeldoko yang kini berdiri di lingkaran istana.

Menurutnya, jalur konfrontasi yang diambil oleh Moeldoko cs harus dilawan dengan jalur serupa, yaitu berkonfrontasi.

“Jalan konfrontasi Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat harus dihadapi dengan cara konfrontasi juga,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/8).

Iwan Sumule menekankan bahwa jalan diplomasi seperti Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih Demokrat tidak akan memberi solusi.

Sebaliknya, pilihan untuk menempuh jalan ini hanya akan berujung pada penyesalan. Sebab SBY bisa saja kehilangan partai di kemudian hari.

“Pemerintah otoriter tak bisa dihadapi dengan cara-cara diplomasi. Hanya menunda kekalahan,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya