Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Jawab Desakan ProDEM, Demokrat: Kami Percaya Hukum dan Demokrasi Masih Ada

MINGGU, 12 SEPTEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum panglima tertinggi. Atas alasan itu juga, Partai Demokrat masih yakin hukum masih tegak berdiri di negeri ini.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dorongan dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) agar Demokrat mengambil jalan konfrontasi untuk melawan kubu Moeldoko.

“Kami sangat yakin hukum dan demokrasi di negeri ini masih ada dan akan berlaku seadil-adilnya,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu siang (12/9).


Demokrat, kata Herzaky akan patuh dan berpegang teguh pada hukum, juga taat mengikuti semua aturan yang berlaku di negeri ini.

“Termasuk di antaranya UU Parpol dan SK Menkumham terkait dengan kehormatan dan kedaulatan partai ini,” ujarnya.

Herzaky memastikan perlawanan Demokrat terhadap pihak-pihak yang coba menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilakukan lewat jalur hukum demi menegakkan demokrasi.

“Kami fokus bagaimana demokrasi yang menegakkan hukum sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan main besi, bukan main memanipulasi data dan fakta,” tandasnya.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule meminta Partai Demokrat tidak lembek menghadapi Moeldoko yang kini berdiri di lingkaran istana.

Menurutnya, jalur konfrontasi yang diambil oleh Moeldoko cs harus dilawan dengan jalur serupa, yaitu berkonfrontasi.

“Jalan konfrontasi Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat harus dihadapi dengan cara konfrontasi juga,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/8).

Iwan Sumule menekankan bahwa jalan diplomasi seperti Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih Demokrat tidak akan memberi solusi.

Sebaliknya, pilihan untuk menempuh jalan ini hanya akan berujung pada penyesalan. Sebab SBY bisa saja kehilangan partai di kemudian hari.

“Pemerintah otoriter tak bisa dihadapi dengan cara-cara diplomasi. Hanya menunda kekalahan,” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya