Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco/Net

Politik

Kalau Reshuffle, Sufmi Dasco Pantas Gantikan Mahfud sebagai Menkopolhukam

MINGGU, 12 SEPTEMBER 2021 | 00:03 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan patut diperhitungkan saat desas desus kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali menyeruak.

Demikian pandangan Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/9).

"Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya," kata Jerry.


Namun demikian, Jerry menegaskan hak preogratif memilih nama yang menjadi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter dan juga tegas.

"Tentu saja siapapun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jejak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengenai nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon Menkopolhukam. Menurut Igor, sosok Dasco merupakan dinilai tepat karena tidak suka kegaduhan.

"Sufmi Dasco cocok, karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh," kata Igor.

Apalagi, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal oleh banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh. Selain itu, Dasco juga merupakan salah satu aktor rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pasca Pilpres 2019 lalu.

Untuk itu, tugas-tugas Menkopolhukam harus menciptakan sabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.

"Ke depan urgensi yg penting  bagi persoalan polhukam adalah adalah  terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoax, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian Covid-19," jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya