Berita

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi/Repro

Politik

Tegaskan Pemilu 2024 Tidak Ditunda, Komisoner KPU RI: Ada Pihak-pihak yang Menunggangi Isu Itu

SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 | 16:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana yang beredar di masyarakat terkait penundaan Pemilu serentak dari tahun 2024 menjadi tahun 2027 dibantah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, Penyelenggara Pemilu hingga kini tengah mengerjakan persiapan berdasarkan konstitusi dan regulasi yang ada (existing).

Katanya, Pemilu tetap digelar tahun 2024 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tergabung dalam Tim Kerja Penyelenggaraan Pemilu.


Pramono menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Menyoal Independensi Penyelenggara Pemilu : Kesiapan Anggaran Pemerintah dan Kemungkinan Penundaan Pemilu Tahun 2024" pada Sabtu sore (11/9).

"KPU tidak memiliki agenda untuk menunda Pemilu 2024, serta tidak menjadi bagian dari pihak yang memainkan isu penundaan Pemilu," tegas Pramono.

Menurut Pramono, wacana penundaan Pemilu itu sudah dikoreksi oleh komisioner KPU sejak awal bergulir deras isunya. Ia menduga, ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi terkait isu penundaan Pemilu serentak 2024 ke 2027.

"Ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan dan menunggangi isu itu untuk kepentingan mereka sendiri," sesalnya.

Pramono menambahkan, saat ini KPU masih fokus untuk menyiapkan berbagai hal terkait dengan Pemilu dan Pilkada 2024. Mulai dari regulasi, terobosan atau penyederhanaan, infrastuktur IT, hingga sosialisasi.

Dalam menyiapkan berbagai hal tersebut, Pramono memastikan KPU juga membuka ruang dialog untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

"KPU tentu menerima masukan dari berbagai pihak LSM, kampus, parpol, kementerian terkait, dan lain-lain," pungkasnya.

Selain Pramono, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua JPPR Alwan Ola, Komisoner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya