Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi/Repro
Wacana yang beredar di masyarakat terkait penundaan Pemilu serentak dari tahun 2024 menjadi tahun 2027 dibantah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, Penyelenggara Pemilu hingga kini tengah mengerjakan persiapan berdasarkan konstitusi dan regulasi yang ada (existing).
Katanya, Pemilu tetap digelar tahun 2024 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tergabung dalam Tim Kerja Penyelenggaraan Pemilu.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Menyoal Independensi Penyelenggara Pemilu : Kesiapan Anggaran Pemerintah dan Kemungkinan Penundaan Pemilu Tahun 2024" pada Sabtu sore (11/9).
"KPU tidak memiliki agenda untuk menunda Pemilu 2024, serta tidak menjadi bagian dari pihak yang memainkan isu penundaan Pemilu," tegas Pramono.
Menurut Pramono, wacana penundaan Pemilu itu sudah dikoreksi oleh komisioner KPU sejak awal bergulir deras isunya. Ia menduga, ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi terkait isu penundaan Pemilu serentak 2024 ke 2027.
"Ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan dan menunggangi isu itu untuk kepentingan mereka sendiri," sesalnya.
Pramono menambahkan, saat ini KPU masih fokus untuk menyiapkan berbagai hal terkait dengan Pemilu dan Pilkada 2024. Mulai dari regulasi, terobosan atau penyederhanaan, infrastuktur IT, hingga sosialisasi.
Dalam menyiapkan berbagai hal tersebut, Pramono memastikan KPU juga membuka ruang dialog untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
"KPU tentu menerima masukan dari berbagai pihak LSM, kampus, parpol, kementerian terkait, dan lain-lain," pungkasnya.
Selain Pramono, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua JPPR Alwan Ola, Komisoner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.
