Berita

Wakil Tetap Afghanistan untuk PBB Ghulam M Isaczai/Net

Dunia

Dubes Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai Desak Dunia Internasional Tak Akui Pemerintahan Taliban

SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 | 06:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebuah tuntutan disuarakan Duta Besar Afghanistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ghulam Isaczai, dalam sesi Dewan Keamanan pada Kamis (9/9).

Isaczai yang merupakan bagian dari kabinet bentukan presiden Ashraf Ghani yang digulingkan Taliban Agustus lalu, mendesak agar badan dunia itu untuk menegakkan sanksi terhadap Taliban, yang dikatakannya kemungkinan melakukan kejahatan perang.

Dubes Afghanistan juga mendesak negara-negara di dunia untuk tidak mengakui pemerintah Taliban dan menegakkan sanksi PBB yang ada terhadap para pemimpin yang disebutkan dalam kabinet sementara, termasuk pembatasan perjalanan internasional mereka.


“Protes jalanan baru-baru ini - yang dibubarkan oleh para pejuang yang sejak itu melarang demonstrasi - adalah 'pesan kuat kepada Taliban' bahwa warga Afghanistan dari semua latar belakang dan keyakinan tidak akan menerima sistem totaliter yang dikenakan pada mereka,” kata Isaczai, seperti dikutip dari AFP, Jumat (10/9).

“Oleh karena itu saya meminta Anda untuk menahan setiap pengakuan terhadap pemerintah mana pun di Afghanistan kecuali jika itu benar-benar inklusif dan dibentuk atas dasar kehendak bebas rakyat,” katanya.

Dia memperingatkan,setiap relaksasi larangan perjalanan akan disalahgunakan untuk tujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk pemerintah non-inklusif baru mereka.

Dalam sesi tersebut Isaczai  juga menuding Taliban melakukan kekejaman yang meluas di Lembah Panjshir, kantong perlawanan terakhir dalam pengambilalihan cepat pemberontak saat pasukan AS mundur.

Menurut Isaczai, Taliban terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kemungkinan kejahatan perang, yang memperburuk situasi.

“Mereka telah melakukan eksekusi yang ditargetkan, memutus jalur komunikasi dan memberlakukan blokade kemanusiaan yang mencegah pasokan makanan memasuki keuntungan.,” kata Isaczai.

Isaczai bergabung dengan pejabat PBB dalam menyerukan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, yang saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi. 

Krisis uang tunai dan inflasi yang tajam menerjang negara itu saat dana asing mengering dan musim dingin mendekat.
“Sementara Taliban merayakan kemenangan mereka dengan menembakkan senjata mereka ke udara di jalan-jalan Kabul, bencana kemanusiaan sedang berlangsung,” katanya.

Sikap Isaczai serupa  utusan PBB dari Myanmar, Kyaw Moe Tun, yang menuntut tindakan terhadap penguasa militer yang merebut kekuasaan pada Februari dan gagal mencoba untuk menyingkirkannya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya