Berita

Wakil Tetap Afghanistan untuk PBB Ghulam M Isaczai/Net

Dunia

Dubes Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai Desak Dunia Internasional Tak Akui Pemerintahan Taliban

SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 | 06:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebuah tuntutan disuarakan Duta Besar Afghanistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ghulam Isaczai, dalam sesi Dewan Keamanan pada Kamis (9/9).

Isaczai yang merupakan bagian dari kabinet bentukan presiden Ashraf Ghani yang digulingkan Taliban Agustus lalu, mendesak agar badan dunia itu untuk menegakkan sanksi terhadap Taliban, yang dikatakannya kemungkinan melakukan kejahatan perang.

Dubes Afghanistan juga mendesak negara-negara di dunia untuk tidak mengakui pemerintah Taliban dan menegakkan sanksi PBB yang ada terhadap para pemimpin yang disebutkan dalam kabinet sementara, termasuk pembatasan perjalanan internasional mereka.


“Protes jalanan baru-baru ini - yang dibubarkan oleh para pejuang yang sejak itu melarang demonstrasi - adalah 'pesan kuat kepada Taliban' bahwa warga Afghanistan dari semua latar belakang dan keyakinan tidak akan menerima sistem totaliter yang dikenakan pada mereka,” kata Isaczai, seperti dikutip dari AFP, Jumat (10/9).

“Oleh karena itu saya meminta Anda untuk menahan setiap pengakuan terhadap pemerintah mana pun di Afghanistan kecuali jika itu benar-benar inklusif dan dibentuk atas dasar kehendak bebas rakyat,” katanya.

Dia memperingatkan,setiap relaksasi larangan perjalanan akan disalahgunakan untuk tujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk pemerintah non-inklusif baru mereka.

Dalam sesi tersebut Isaczai  juga menuding Taliban melakukan kekejaman yang meluas di Lembah Panjshir, kantong perlawanan terakhir dalam pengambilalihan cepat pemberontak saat pasukan AS mundur.

Menurut Isaczai, Taliban terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kemungkinan kejahatan perang, yang memperburuk situasi.

“Mereka telah melakukan eksekusi yang ditargetkan, memutus jalur komunikasi dan memberlakukan blokade kemanusiaan yang mencegah pasokan makanan memasuki keuntungan.,” kata Isaczai.

Isaczai bergabung dengan pejabat PBB dalam menyerukan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, yang saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi. 

Krisis uang tunai dan inflasi yang tajam menerjang negara itu saat dana asing mengering dan musim dingin mendekat.
“Sementara Taliban merayakan kemenangan mereka dengan menembakkan senjata mereka ke udara di jalan-jalan Kabul, bencana kemanusiaan sedang berlangsung,” katanya.

Sikap Isaczai serupa  utusan PBB dari Myanmar, Kyaw Moe Tun, yang menuntut tindakan terhadap penguasa militer yang merebut kekuasaan pada Februari dan gagal mencoba untuk menyingkirkannya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya