Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau area untuk ibukota baru/Net

Publika

Berbahaya Sekali Jika Hanya Berdasarkan Ambisi Pribadi Presiden

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

LAGU Ayam den lapeh. Lagu minang yang sangat melegenda di Indonesia masa itu dipopulerkan oleh Elly Kasim. Sekarangpun masih banyak yang upload punya ratusan ribu viewer di Youtube.

Diterjemahkan lagu dalam bahasa Indonesia dengan ringkasan nyanyi sebagai berikut; … hati akan resah, …menjadi kesal karena terkecoh/tertipu. Ayam yang seekor terbang dan seekor lagi lepas,…akhirnya tidak memiliki apa-apa.

Gambaran nyanyian tersebut sangat bisa terjadi. IKN lama terbang/ hilang, IKN baru lepas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak ada dana membiayai pemindahan ibukota baru, dari awal menyatakan untuk menyewakan/menjual aset-aset di ibukota lama Jakarta.


Artinya siapa yang akan mampu memiliki semua aset gedung mewah bersejarah di jalan Merdeka Barat, Timur, Selatan dan Utara. Termasuk asset mewah di Senayan dan semua Markas Besar Polri dan TNI. Yang mampu sewa atau beli tentunya Konglomerat dan Asing. Terutama Asing akan memiliki semua asset tersebut, karena merekalah yang mempunyai kemampuan financial. IKN lama terbang melayang. Ayam den terbang.

Biaya IKN baru, negara juga tidak punya dana untuk itu. Pemerintah saat ini untuk membayar bunga utang dengan berutang dan menambah lubang lagi. Bukan lubang tapi sudah jurang utang.

Jokowi menyampaikan bahwa IKN baru tidak dibangun/didanai oleh negara, tapi oleh investor. Artinya pemerintah akan menyewa aset baru di IKN baru. IKN baru lepas kepada investor. Ayam den lapeh/lepas.

Wow, seekor terbang seekor lepas, tidak satupun yang dimiliki. Ini sangat berbahaya. Negara kedepan tidak lagi punya asset, terutama asset bersejarah ratusan tahun di Jakarta.

Pertanyaannya untuk kebutuhan mendesak apa Ibu Kota Negara harus di pindahkan secepatnya, dan harus dimasa pemerintahan Jokowi?. Dimana bangsa dan negara sedang dilanda masalah ekonomi, dan hutang membengkak secara luar biasa. Untuk apa? sehingga akan melepas asset bangsa yang sangat bersejarah.

Analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu, menilai pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan terlalu 'memaksa'. Semata merupakan misi pribadi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy.

Sudah banyak ahli dan tokoh bangsa menyatakan tidak setuju IKN Baru. Namun Presiden Jokowi  tetap“keukeuh” kata urang Sunda, keras kepala, harus dibangun dimasa periode Jokowi. Tanpa peduli akibat nanti ditinggalkan.

Berkaca pada proyek Sepur Kilat. Dikenal dengan proyek KCIC. Juga proyek “keukeuh” dari Jokowi. Biayanya sekarang bengkak 8,6 miliar dolar AS. Didiek Hartantyo, Direktur Utama KAI mewanti-wanti potensi KCIC membebani keuangan Negara. Persis itu akan terjadi.

Komunikasi antara RI dan China dalam proyek tersebut kurang lancar. Besarnya pinjaman dalam valuta asing serta beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing, sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Bisa jadi proyek sepur kilat ini proyek mubazir, dan merugi buat selamanya.

Di dunia belum ada negara yang berhasil alias gagal pemindahan ibukota nun jauh dari ibukota lama. Baru Indonesia yang merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara jauh menyeberangi lautan dengan ratusan kilometer, kemungkinan gagal tentunya akan lebih besar.

Mubazir dan kembali merugikan seperti sepur kilat akan membuat bangsa dan Negara merana, dan milineal dan generasi Z kedepan menderita.

Artinya sangat berbahaya jika pindah IKN Baru hanya berdasarkan ambisi pribadi semata Presiden Jokowi. Sementara nanti beliau sudah tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban.

Sebaiknya ditunda era pemerintahan baru. Ataupun jika tidak ada hal yang mendesak. Kenapa pindah. IKN Jakarta masih tetap berjaya.


Penulis adalah pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya