Berita

Ilustrasi ekonomi/Net

Publika

Pemulihan Perekonomian

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 07:24 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

KENDALA terhadap membangkitkan optimisme percepatan pemulihan perekonomian nasional secara lebih luas, pertama, dipengaruhi oleh keyakinan bahwa pandemi Covid-19 dapat diminimalkan tanpa munculnya varian baru, yang lebih ganas dan mematikan dibandingkan varian delta.

Kedua, sistem perekonomian terbuka secara fisik dari mobilitas manusia dapat diyakini terjamin keamanannya dari potensi meluasnya kembali serangan Covid-19.

Hal itu karena mobilitas modal, investasi, dan keuangan masih sangat ditentukan oleh kehadiran fisik dari mobilitas manusia sebagai mahluk sosial, sekalipun ekonomi digital telah menunjukkan manfaat. Tanpa kehadiran fisik manusia, ekonomi digital tidak dapat berperan mengurangi secara signikan terhadap kehadiran fisik manusia sebagaimana keberadaan perdagangan jasa masih memerlukan perdagangan barang.


Atas kendala pertama di atas, kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM berdasarkan level, yang pada prakteknya bersifat lebih permisif dibandingkan yang dikesankan atas pemberlakuan level-level pada PPKM per wilayah pemerintahan daerah. Akan tetapi pengkonstruksikan kebijakan yang seperti itu tidak dapat ditutup-tutupi secara sempurna dengan menggunakan penataan peranan pers dan pengendalian media sosial.

Selanjutnya upaya pemerintah menertibkan para vocal point, yang rajin mengkritisi kinerja pemerintah, justru dapat ditafsirkan secara berlebihan bahwa pemerintah kembali menyukai penggunaan pendekatan keamanan dalam membangun stabilitas di bidang sosial dan politik. Akan tetapi pengendalian stabilitas politik sebagai pengkondisian persyaratan percepatan pemulihan perekonomian, ternyata tidak memperlihatkan perbaikan pemulihan perekonomian secara lebih cepat, selain terbatas pada angka-angka di atas kertas.

Pemberlakuan kondisi seperti itu, justru menimbulkan kesan bahwa pemerintahan diposisikan berada melebihi pengendalian stabilitas sosial, politik dan keamanan pada periode sebelum pemerintahan Orde Reformasi. Kesan seperti ini kurang memperhatikan pengarusutamaan, yang pernah sangat mengabaikan pandangan hidup berbeda dari kelompok minoritas yang vocal, justru ketika itu membuat jargon tinggal landas pada tahapan pembangunan ekonomi Rostow dikhawatirkan akan terulang kembali menjadi tertinggal di landasan.

Pada kendala nomor kedua di atas, yang dapat dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian dengan maksud menyebarluaskan optimisme, adalah dengan cara melakukan percepatan pembangunan laboratorium-laboratorium kesehatan di berbagai penjuru wilayah Indonesia.

Selain untuk menurunkan biaya pelacakan terduga orang yang terkonfirmasi Covid-19, maka masalah semacam terbentuknya hambatan non tarif atas kegiatan pemberlakuan prosedur keamanan kesehatan masyarakat, ini akan membuka pintu mobilitas manusia secara lebih nyaman dan relatif aman.

Bagaimana pun mobilitas manusia, yang terasa aman dalam hidup melakukan interaksi pada semua kegiatan perekonomian adalah kunci dari usaha meningkatkan mobilitas modal, investasi, dan keuagan kembali sebagai syarat dasar untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Penting sekali pemerintah untuk kembali focus mengutamakan penggunaan pendekatan kesehatan masyarakat.

Sugiyono Madelan Ibrahim

Peneiti Indef dan pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya