Berita

Ilustrasi ekonomi/Net

Publika

Pemulihan Perekonomian

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 07:24 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

KENDALA terhadap membangkitkan optimisme percepatan pemulihan perekonomian nasional secara lebih luas, pertama, dipengaruhi oleh keyakinan bahwa pandemi Covid-19 dapat diminimalkan tanpa munculnya varian baru, yang lebih ganas dan mematikan dibandingkan varian delta.

Kedua, sistem perekonomian terbuka secara fisik dari mobilitas manusia dapat diyakini terjamin keamanannya dari potensi meluasnya kembali serangan Covid-19.

Hal itu karena mobilitas modal, investasi, dan keuangan masih sangat ditentukan oleh kehadiran fisik dari mobilitas manusia sebagai mahluk sosial, sekalipun ekonomi digital telah menunjukkan manfaat. Tanpa kehadiran fisik manusia, ekonomi digital tidak dapat berperan mengurangi secara signikan terhadap kehadiran fisik manusia sebagaimana keberadaan perdagangan jasa masih memerlukan perdagangan barang.


Atas kendala pertama di atas, kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM berdasarkan level, yang pada prakteknya bersifat lebih permisif dibandingkan yang dikesankan atas pemberlakuan level-level pada PPKM per wilayah pemerintahan daerah. Akan tetapi pengkonstruksikan kebijakan yang seperti itu tidak dapat ditutup-tutupi secara sempurna dengan menggunakan penataan peranan pers dan pengendalian media sosial.

Selanjutnya upaya pemerintah menertibkan para vocal point, yang rajin mengkritisi kinerja pemerintah, justru dapat ditafsirkan secara berlebihan bahwa pemerintah kembali menyukai penggunaan pendekatan keamanan dalam membangun stabilitas di bidang sosial dan politik. Akan tetapi pengendalian stabilitas politik sebagai pengkondisian persyaratan percepatan pemulihan perekonomian, ternyata tidak memperlihatkan perbaikan pemulihan perekonomian secara lebih cepat, selain terbatas pada angka-angka di atas kertas.

Pemberlakuan kondisi seperti itu, justru menimbulkan kesan bahwa pemerintahan diposisikan berada melebihi pengendalian stabilitas sosial, politik dan keamanan pada periode sebelum pemerintahan Orde Reformasi. Kesan seperti ini kurang memperhatikan pengarusutamaan, yang pernah sangat mengabaikan pandangan hidup berbeda dari kelompok minoritas yang vocal, justru ketika itu membuat jargon tinggal landas pada tahapan pembangunan ekonomi Rostow dikhawatirkan akan terulang kembali menjadi tertinggal di landasan.

Pada kendala nomor kedua di atas, yang dapat dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian dengan maksud menyebarluaskan optimisme, adalah dengan cara melakukan percepatan pembangunan laboratorium-laboratorium kesehatan di berbagai penjuru wilayah Indonesia.

Selain untuk menurunkan biaya pelacakan terduga orang yang terkonfirmasi Covid-19, maka masalah semacam terbentuknya hambatan non tarif atas kegiatan pemberlakuan prosedur keamanan kesehatan masyarakat, ini akan membuka pintu mobilitas manusia secara lebih nyaman dan relatif aman.

Bagaimana pun mobilitas manusia, yang terasa aman dalam hidup melakukan interaksi pada semua kegiatan perekonomian adalah kunci dari usaha meningkatkan mobilitas modal, investasi, dan keuagan kembali sebagai syarat dasar untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Penting sekali pemerintah untuk kembali focus mengutamakan penggunaan pendekatan kesehatan masyarakat.

Sugiyono Madelan Ibrahim

Peneiti Indef dan pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya