Berita

Sirajuddin Haqqani/Net

Dunia

Taliban Desak Washington Hapus Sirajuddin Haqqani dari Daftar Hitam AS

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 07:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penunjukkan sejumlah tokoh senior Taliban di jajaran pemerintahan sementara Afghanistan menuai kontroversi, banyak tokoh 'bermasalah' yang mereka pilih untuk menempati posisi tinggi.

Salah satu yang paling jadi sorotan adalah Sirajuddin Haqqani, yang diangkat menjadi menteri dalam negeri, sementara hingga saat ini dia masih merupakan tokoh Taliban yang masuk daftar hitam AS.

Sebuah langkah diambil Taliban, mereka pada Kamis (9/9) menuntut agar Washington segera menghapus status Haqqani, yang pernah menjadi salah satu dari dua wakil Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada pada 2016 dari daftar hitam mereka.


"Taliban menuntut AS menghapus menteri dalam negeri yang baru diangkat Sirajuddin Haqqani dari daftar hitamnya," kata juru bicara kelompok itu Zabihullah Mujahid, seperti dikutip dari Reuters.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Haqqani mengaku merencanakan serangan Januari 2008 di Hotel Serena Kabul yang menewaskan seorang warga AS dan lima orang lainnya. Dia ditetapkan sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus di bawah Perintah Eksekutif 13224 pada Maret 2008.

Departemen Luar Negeri AS telah mengalokasikan hadiah sebesar 10 juta doalr AS untuk informasi tentang Haqqani.

Jaringan Haqqani, yang didirikan oleh ayah Sirajuddin Haqqani, Jalaluddin Haqqani pada akhir 1970-an, bertanggung jawab atas banyak serangan tingkat tinggi di Afghanistan, termasuk serangan 19 jam di Kedutaan Besar AS di Kabul dan markas Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di dekatnya pada September 2011.

Departemen Luar Negeri AS menetapkan HQN sebagai Organisasi Teroris Asing pada 7 September 2012.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya