Berita

Sirajuddin Haqqani/Net

Dunia

Taliban Desak Washington Hapus Sirajuddin Haqqani dari Daftar Hitam AS

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 07:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penunjukkan sejumlah tokoh senior Taliban di jajaran pemerintahan sementara Afghanistan menuai kontroversi, banyak tokoh 'bermasalah' yang mereka pilih untuk menempati posisi tinggi.

Salah satu yang paling jadi sorotan adalah Sirajuddin Haqqani, yang diangkat menjadi menteri dalam negeri, sementara hingga saat ini dia masih merupakan tokoh Taliban yang masuk daftar hitam AS.

Sebuah langkah diambil Taliban, mereka pada Kamis (9/9) menuntut agar Washington segera menghapus status Haqqani, yang pernah menjadi salah satu dari dua wakil Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada pada 2016 dari daftar hitam mereka.


"Taliban menuntut AS menghapus menteri dalam negeri yang baru diangkat Sirajuddin Haqqani dari daftar hitamnya," kata juru bicara kelompok itu Zabihullah Mujahid, seperti dikutip dari Reuters.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Haqqani mengaku merencanakan serangan Januari 2008 di Hotel Serena Kabul yang menewaskan seorang warga AS dan lima orang lainnya. Dia ditetapkan sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus di bawah Perintah Eksekutif 13224 pada Maret 2008.

Departemen Luar Negeri AS telah mengalokasikan hadiah sebesar 10 juta doalr AS untuk informasi tentang Haqqani.

Jaringan Haqqani, yang didirikan oleh ayah Sirajuddin Haqqani, Jalaluddin Haqqani pada akhir 1970-an, bertanggung jawab atas banyak serangan tingkat tinggi di Afghanistan, termasuk serangan 19 jam di Kedutaan Besar AS di Kabul dan markas Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di dekatnya pada September 2011.

Departemen Luar Negeri AS menetapkan HQN sebagai Organisasi Teroris Asing pada 7 September 2012.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya