Berita

Sirajuddin Haqqani/Net

Dunia

Taliban Desak Washington Hapus Sirajuddin Haqqani dari Daftar Hitam AS

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 07:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penunjukkan sejumlah tokoh senior Taliban di jajaran pemerintahan sementara Afghanistan menuai kontroversi, banyak tokoh 'bermasalah' yang mereka pilih untuk menempati posisi tinggi.

Salah satu yang paling jadi sorotan adalah Sirajuddin Haqqani, yang diangkat menjadi menteri dalam negeri, sementara hingga saat ini dia masih merupakan tokoh Taliban yang masuk daftar hitam AS.

Sebuah langkah diambil Taliban, mereka pada Kamis (9/9) menuntut agar Washington segera menghapus status Haqqani, yang pernah menjadi salah satu dari dua wakil Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada pada 2016 dari daftar hitam mereka.

"Taliban menuntut AS menghapus menteri dalam negeri yang baru diangkat Sirajuddin Haqqani dari daftar hitamnya," kata juru bicara kelompok itu Zabihullah Mujahid, seperti dikutip dari Reuters.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Haqqani mengaku merencanakan serangan Januari 2008 di Hotel Serena Kabul yang menewaskan seorang warga AS dan lima orang lainnya. Dia ditetapkan sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus di bawah Perintah Eksekutif 13224 pada Maret 2008.

Departemen Luar Negeri AS telah mengalokasikan hadiah sebesar 10 juta doalr AS untuk informasi tentang Haqqani.

Jaringan Haqqani, yang didirikan oleh ayah Sirajuddin Haqqani, Jalaluddin Haqqani pada akhir 1970-an, bertanggung jawab atas banyak serangan tingkat tinggi di Afghanistan, termasuk serangan 19 jam di Kedutaan Besar AS di Kabul dan markas Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di dekatnya pada September 2011.

Departemen Luar Negeri AS menetapkan HQN sebagai Organisasi Teroris Asing pada 7 September 2012.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya