Berita

Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hernanto/Repro

Nusantara

Gagas Gerakan Keadilan Hukum hingga Desa, Patungan Bus Pro Bono Baru Terkumpul Rp 100 Juta

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 03:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemudahan akses keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke tingkat desa digagas Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan mengkampanyekan patungan pengadaan Bus Pro Bono di KitaBisa.com.

Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menjelaskan, bus Pro Bono nantinya difungsikan untuk memudahkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di mana selama seminggu ini jumlah patungan yang sudah diserap sudah berhasil tembus ratusan juta.

"Alhamdulillah dalam seminggu sudah 100 juta terkumpul, masih jauh dari target, tapi ini pertanda baik," kata Tjoetjoe dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/9).


Program Bus Pro Bono ini, lanjutnya, merupakan bagian dari rencana mewujudkan satu desa satu advokat yang akan memudahkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Saya yakin rencana satu desa/kelurahan satu advokat/paralegal bisa terwujud dengan dimulainya pengadaan bantuan hukum gratis melalui bus keliling Bus Pro Bono Kongres Advokat Indonesia," katanya.

Tjoetjoe menjelaskan, saat ini keberadaan advokat di Indonesia diperkirakan berjumlah tidak lebih dari 100.000 orang yang berasal dari semua organisasi advokat. Sementara, jumlah masyarakat yang harus dilayani mencapai 277 juta orang.

Sehingga berdasarkan itu, ia mengkalkulasi jumlah advokat bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia diperkirakan 1 advokat harus melayani 277 orang.

Jumlah itu menurutnya belum termasuk badan hukum yang harus dilayani oleh advokat, sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat Indonesia masih belum maksimal. Ditambah lagi para advokat kebanyakan menjalankan tugas profesi di kota-kota besar.

"Padahal akses keadilan bagi masyarakat harus mencapai hingga ke lapisan yang terbawah," imbuhnya.

Karena kondisi itulah ia bersama rekan-rekannya di KAI membuat program kerja agar di setiap desa/kelurahan terdapat satu advokat atau setidak-tidaknya satu paralegal. Dengan begitu ia yakin masyarakat di tingkat desa/kelurahan dapat memperoleh akses keadilan dengan mudah dan murah.

"Cita-cita KAI akan dimulai dari gerakan pengadaan Bus Pro Bono ini. Bus ini nantinya akan berfungsi sebagai kantor advokat mobile yang bertujuan memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat," ujarnya.

Tjoetjoe menambahkan, nantinya secara periodik Bus Pro Bono KAI akan berkeliling di dalam wilayah satu provinsi.  Untuk satu unit Bus Probono, katanya membutuhkan dana senilai Rp 1 miliar.

Bus nantinya terdiri dari ruang konsultasi, lemari dokumen, wifi Internet, laptop, printer, televisi, dispenser, coffee maker, bensin, ATK dan driver.

"Semoga sebelum masa bakti saya sebagai Presiden KAI berakhir, gerakan bus probono ini sudah bisa berjalan," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya