Berita

Legislator Nasdem, Taufik Basari/Net

Politik

Cegah Lapas Kelebihan Kapasitas, Paradigma Masyarakat dan Penegak Hukum Soal Pidana Harus Diubah

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 21:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Permasalahan di dalam lembaga permasyarakatan Indonesia diindikasikan terkait paradigma publik dan penegak hukum dalam konteks pidana. Membuat rumah tahanan kelebihan kapasitas yang berujung minornya perawatan di Lapas itu sendiri.

Begitu yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ullung bertemakan "Duka Terbakarnya Lapas Tangerang", Kamis sore (9/9).

Menurut legislator Fraksi Nasdem ini, paradigma publik yang gemar menghukum atau memidanakan seseorang yang dianggap telah menyimpang dari norma, perlu diubah sedini mungkin.


“Kalau ada masalah pidanakan saja, persoalan ini harus selesai dengan pidana. Ini paradigma berpikir publik yang ada, jadi apa namanya pidana ini seolah-olah sebagai paracetamol, kita pusing dikasihnya pidana, kita sakit perut dikasihnya paracetamol, ya sama. Ada konflik ini, permasalahan ini, seolah-olah pidana jadi penyelesaian,” kata Tobas, sapaan akrabnya.

Nah, ditegaskan Tobas, paradigma ini yang harus diubah. Bahwa tidak melulu setiap persoalan yang terjadi di masyarakat itu harus diselesaikan dengan pidana.

Kemudian, paradigma aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum juga yang semestinya tidak seluruh persoalan harus berujung ke pengadilan.

“Oleh karena itu, kita sedang kembangkan restoratif justice untuk perkara kecil itu. Kalau bisa, kita selesaikan itu tanpa harus melalui proses pengadilan. Sehingga tidak tertumpuk semua di situ, termasuk juga dalam hal penanganan kasus narkotika,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya