Berita

Komisoner KPU RI Viryan Aziz/Net

Politik

KPU Sudah Kalkulasi dan Lakukan Mitigasi untuk Gelar Pemilu Disaat Pandemi

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 18:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa perencanaan Pemilu Serentak tahun 2024 yang akan datang telah dipersiapkan secara cermat dan teliti. Persiapan matang ini juga meluputi mitigasi yang didalamnya telah ada kalkulasi pada kemungkinan Pemilu Serentak digelar di tengah masa pandemi Covid-19.

"Teknis perencanaan merujuk pada dua hal, kalkulasi dan mitigasi," ujar Komisoner KPU RI Viryan Aziz dalam webinar bertajuk "Kesiapam Serta Antisipasi Penyelenggara Pada Pemilu dan Pilkada 2024, Skenario Pandemi Covid-19” di Jakarta, Kamis (9/9).

Viryan mencontohkan, bagaimana kalkulasi dan mitigasi yang baik dilakukan pada Pilkada Serentak 2020. Sebelum dilaksanakan pada 9 Desember, Pilkada Serentak sempat mengalami penundaan.


"Kita lihat contoh yang baru kita laksanakan pemilihan serentak 2020, pada saat itu ada penundaan tiga bulan dan dilanjutkan setelah pemerintah mengambil keputusan," terangnya.

"Dan kita berembuk dan kita bicara keadaan darurat kemudian dilakukan penundaan dan dilaksakan kembali pada waktu yang sudah disepakati bersama 9 Desember 2020," sambungnya.

Pada saat masa penundaan itu, kata Viryan, KPU RI melakukan kajian pada dinamika situasi pandemi. Hal ini, untuk memastikan keselamatan dari penyelenggara saat menyelesaikan seluruh tahapan.

"Alhamdulillah yang kita harapkan diijabah tuhan meskipun kita sangat khawatir, kami juga berdebar-debar waktu coklit, jajaran kami door to door di masa pandemi, alhamdulillah sampai selesai tidak ada mendapat kabar ada yang terinfeksi Covid-19," pungkasnya.

Hadir pembicara pada acara ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani, anggota Bawaslu Afifuddin dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemiku Kota Bekasi Rofiudin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya