Berita

Susunan pemerintahan baru yang dibentuk Taliban untuk memimpin Afghanistan/BBC

Dunia

Menteri Dalam Negeri Afghanistan yang Baru Masuk Daftar Terorisme AS

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Taliban telah mengumumkan susunan lengkap pemeritahan baru Afghanistan yang akan dipimpin oleh Mohammad Hassan Akhund sebagai Perdana Menteri pada Selasa malam (7/9).

Di antara jajaran nama pejabat pemerintah top yang baru diumumkan, ada sejumlah nama yang mencuri perhatian, salah satunya adalah Sirajuddin Haqqani. Dia mengisi pos jabatan Menteri Dalam Negeri Afghanistan.

Siapa sebenarnya Sirajuddin Haqqani?


Dia merupakan kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban. Jaringan Haqqani, bersama dengan Taliban, merupakan dalang di balik sejumlah serangan paling mematikan dalam konflik yang terjadi selama dua dekade di negara itu.

Salah satu serangan paling mematikan yang mereka lakukan adalah ledakan bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Berbeda dengan Taliban yang lebih luas, jaringan Haqqani telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Di samping itu, Haqqani juga mempertahankan hubungan dekat dengan al-Qaeda.

Mengutip kabar yang dimuat BBC, Haqqani juga merupakan tokoh yang diburu oleh FBI karena diduga terlibat dalam serangan tahun 2008 di sebuah hotel yang menewaskan seorang warga Amerika Serikat. Dia juga dituduh berada di balik sejumlah serangan terhadap pasukan Ameirika Serikat di Afghanistan.

Sementara itu, setelah pengumuman susunan pemerintahan, pihak Taliban berjanji untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan negara lain dan akan menghormati hukum dan perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya