Berita

Susunan pemerintahan baru yang dibentuk Taliban untuk memimpin Afghanistan/BBC

Dunia

Menteri Dalam Negeri Afghanistan yang Baru Masuk Daftar Terorisme AS

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Taliban telah mengumumkan susunan lengkap pemeritahan baru Afghanistan yang akan dipimpin oleh Mohammad Hassan Akhund sebagai Perdana Menteri pada Selasa malam (7/9).

Di antara jajaran nama pejabat pemerintah top yang baru diumumkan, ada sejumlah nama yang mencuri perhatian, salah satunya adalah Sirajuddin Haqqani. Dia mengisi pos jabatan Menteri Dalam Negeri Afghanistan.

Siapa sebenarnya Sirajuddin Haqqani?


Dia merupakan kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban. Jaringan Haqqani, bersama dengan Taliban, merupakan dalang di balik sejumlah serangan paling mematikan dalam konflik yang terjadi selama dua dekade di negara itu.

Salah satu serangan paling mematikan yang mereka lakukan adalah ledakan bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Berbeda dengan Taliban yang lebih luas, jaringan Haqqani telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Di samping itu, Haqqani juga mempertahankan hubungan dekat dengan al-Qaeda.

Mengutip kabar yang dimuat BBC, Haqqani juga merupakan tokoh yang diburu oleh FBI karena diduga terlibat dalam serangan tahun 2008 di sebuah hotel yang menewaskan seorang warga Amerika Serikat. Dia juga dituduh berada di balik sejumlah serangan terhadap pasukan Ameirika Serikat di Afghanistan.

Sementara itu, setelah pengumuman susunan pemerintahan, pihak Taliban berjanji untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan negara lain dan akan menghormati hukum dan perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya