Berita

Susunan pemerintahan baru yang dibentuk Taliban untuk memimpin Afghanistan/BBC

Dunia

Menteri Dalam Negeri Afghanistan yang Baru Masuk Daftar Terorisme AS

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Taliban telah mengumumkan susunan lengkap pemeritahan baru Afghanistan yang akan dipimpin oleh Mohammad Hassan Akhund sebagai Perdana Menteri pada Selasa malam (7/9).

Di antara jajaran nama pejabat pemerintah top yang baru diumumkan, ada sejumlah nama yang mencuri perhatian, salah satunya adalah Sirajuddin Haqqani. Dia mengisi pos jabatan Menteri Dalam Negeri Afghanistan.

Siapa sebenarnya Sirajuddin Haqqani?

Dia merupakan kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban. Jaringan Haqqani, bersama dengan Taliban, merupakan dalang di balik sejumlah serangan paling mematikan dalam konflik yang terjadi selama dua dekade di negara itu.

Salah satu serangan paling mematikan yang mereka lakukan adalah ledakan bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Berbeda dengan Taliban yang lebih luas, jaringan Haqqani telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Di samping itu, Haqqani juga mempertahankan hubungan dekat dengan al-Qaeda.

Mengutip kabar yang dimuat BBC, Haqqani juga merupakan tokoh yang diburu oleh FBI karena diduga terlibat dalam serangan tahun 2008 di sebuah hotel yang menewaskan seorang warga Amerika Serikat. Dia juga dituduh berada di balik sejumlah serangan terhadap pasukan Ameirika Serikat di Afghanistan.

Sementara itu, setelah pengumuman susunan pemerintahan, pihak Taliban berjanji untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan negara lain dan akan menghormati hukum dan perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Mulai 2027, Kolombia Larang Adu Banteng

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:49

Transisi Energi, Pertamina Hulu Rokan Manfaatkan PLTS Terbesar di Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:45

Korban Kasus Penggelapan Memohon Hakim MA Kabulkan Kasasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:42

Umat Diajak Rencanakan Haji di Usia Muda

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:36

Partai Buruh Tolak Program Tapera Dijalankan

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:25

Denmark Tolak Akui Negara Palestina

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:09

Fantastis, Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Naik Jadi Rp300 T

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:08

Sambut Pilkada, PP Pemuda Katolik Siap Aktivasi Desk Orkestrasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:01

Ratusan Juta Uang Kementan Ngalir ke Nasdem

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:59

UKT Batal Naik Setelah Diprotes, Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:48

Selengkapnya