Dokumen terkait distribusi bantuan dana untuk konstituen anggota parlemen Kepulauan Solomon dari China/Net
China dilaporkan telah menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan politik suatu negara lain. Salah satunya untuk mengalihkan pengakuan Kepulauan Solomon dari Taiwan ke China.
Hanya butuh 2 tahun bagi China untuk mengalihkan pengakuan negara berpenduduk 650 ribu orang itu dari Taiwan.
Sebuah laporan dari
The Sunday Guardian (TSG) beberapa hari lalu menyebut China telah "membayar" para politisi Solomon untuk mengubah pendiriannya.
Dalam laporan tersebut terungkap sebuah dokumen terkait pendanaan untuk para konstituen parlemen Solomon yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare pada 25 Agustus 2021.
“Pada pertemuan Kaukus penuh baru-baru ini, disepakati bahwa sisa bantuan CDF (Dana Pembangunan Konstituensi) RRC sehubungan dengan tahun fiskal 2020 yang diadakan di Rekening ESCROW yang dioperasikan bersama oleh Pemerintah Kepulauan Solomon dan Kedutaan Besar Republik Rakyat China dibayarkan sebagai tambahan NDF (Dana Pembangunan Nasional) untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Covid-19 konstituen," bunyi dokumen itu.
Dalam lampiran ditunjukkan setiap konstituen mendapatkan tambahan NDF sebesar 200 ribu dolar AS dari China.
"Bantuan" dana itu diberikan kepada 39 dari 50 anggota parlemen. Mereka yang mendapatkan bantuan dikenal mendukung Sogavare, sementara 11 lainnya duduk di kursi oposisi.
Dana Pembangunan Konstituen dikenal sebagai dana gelap yang diberikan secara legal kepada anggota parlemen untuk dibelanjakan bagi konstituen mereka.
Sebelum China, Taiwan juga memberikan pendanaan serupa. Namun pendanaan dari Taiwan diberikan kepada seluruh anggota parlemen, tidak sebagian.
Seorang pengamat berpendapat, 39 anggota parlemen yang mendapatkan bantuan dana dari China merupakan penyangga yang diperlukan untuk mengubah konstitusi. Sogavare sendiri berencana memindahkan pemilu dari 2023 ke 2024, sesuatu yang memerlukan perubahan konstitusi.
