Berita

Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan susunan pemerintahan Afghanistan/Net

Dunia

Analis Afghanistan Kecam Kabinet Bentukan Taliban yang Tanpa Loya Jirga dan Didominasi Tokoh yang Terlibat dalam Aksi Teror

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 08:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Susunan Kabinet Taliban telah menuai kritik tajam dari para analis Afghanistan dan mantan pemimpin politik.

Taliban dianggap telah mengingkari janji akan membentuk pemerintah Afghanistan yang inklusif dengan nama-nama penunjukkan yang didominasi oleh anggotanya sendiri.

Terlebih, susunan kabinet itu semuanya adalah laki-laki. Ini menyangkal klaim mereka sendiri yang berjanji untuk menjunjung hak perempuan dan juga etnis minoritas.


Lima Ahmad, kandidat PhD dalam keamanan internasional dan resolusi konflik di The Fletcher School di Tufts University menyayangkan susunan kabinet yang baru diumumkan yang tidak menyertakan perempuan di dalamnya dan orang-orang dari minoritas Hazara.  

"Dengan siapa mereka berbicara atau berkonsultasi sebelum menyusun Kabinet ini?" keluh Lima, seperti dikutip dari The National.

Sebagian besar kabinet terdiri dari para pemimpin Taliban dengan banyak anggota dari klan Haqqani, kata Lima, seperti dikutip dari AFP.  

“Inklusivitas berarti mereka berbicara dengan warga Afghanistan, yang mencakup masyarakat sipil, perempuan, kelompok etnis yang berbeda termasuk minoritas," kata Lima.

Ia juga mempertanyakan mengapa orang-orang yang ditunjuk didominasi dengan Mullah (pemimpin agama). 

"Adalah suatu kesalahan untuk percaya bahwa  ini mewakili Afghanistan," tambahnya.

Pilihan tersebut tidak memiliki keseimbangan demografis dan mengabaikan nilai-nilai Afghanistan.

Lima juga menyoroti tidak adanya Loya Jirga, di mana perwakilan suku Afghankistan bisa ikut memberikan masukan dan menimbang.
Loya jirga adalah sebuah majelis khusus suku bangsa Pashtun yang tinggal di Afghanistan, yang dipandang sebagai majelis agung tradisional para tetua suku, yang memiliki tempat umum dalam politik Afghanistan.

Lima menekankan bahwa susunan kabinet sementara telah cacat karena dipilih dengan tidak berdasarkan diskusi.
 
Lima juga menyoroti beberapa anggota Kabinet yang ternyata berada dalam daftar hitam PBB. Menteri Dalam Negeri baru Sirajuddin Haqqani juga dicari oleh FBI, dan Jaringan Haqqani adalah organisasi teroris yang ditunjuk AS.

"Ini termasuk empat anggota Haqqani, kebanyakan dari mereka memiliki sayembara di kepala mereka sebagai orang yang paling dicari. tapi sekarang mereka adalah anggota Kabinet resmi dari pemerintah Taliban," kata Lima.

Orang-orang yang ditunjuk memegang kendali atas penegakkan hukum justru adalah orang yang dikenal dengan kebrutalan dan aksi terorismenya.

"Saya takut pada negara saya, saya takut pada rakyat saya, karena orang itu sangat brutal," ujar Lima.

Sabir Ibrahimi, rekan non-residen di Center on International Co-operation di New York University, memiliki pendapat yang sama tentang 'kabinet yang tidak mewakili Afghanistan'.

"Kabinet ini hanya mewakili Taliban dan Jaringan Haqqani. Kami tidak melihat Hazara atau wanita dalam daftar ini, atau bahkan perwakilan utama Tajik atau Uzbekistan."

Ibrahimi mengatakan komposisi Kabinet merupakan bukti fakta bahwa kelompok tersebut tidak pernah memiliki niat nyata untuk terlibat dalam penyelesaian politik.

“Mereka hanya ingin memenangkan perang ini lalu mendirikan Kabinet mereka yang didominasi Taliban,” katanya.

Reaksi serupa datang dari para pemimpin politik Afghanistan yang baru saja digulingkan.

“Taliban mengumumkan pemerintah yang tidak memiliki tempat dalam konstitusi negara dan tidak memiliki profesionalisme,” kata pemimpin Tajik Atta Noor, yang sampai saat ini memegang kendali atas wilayah yang luas di utara.

Noor terpaksa meninggalkan negara itu, bersama dengan sekutu baru-baru ini dan pemimpin Uzbekistan Abdul Rashid Dostum, tak lama setelah jatuhnya provinsi Balkh pada 14 Agustus.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya