Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Repro

Politik

Kata Ujang Komarudin, Tidak Masalah Pemilu Dimajukan Asalkan Tidak Ganggu Tahapan

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 15:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dimajukannya waktu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dari yang tadinya 28 Februari 2024 menjadi 21 Februari 2024 dinilai bukan masalah serius. Asalkan, tidak mengubah tahapan-tahapan di dalam Pemilu itu sendiri.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (7/9).

"Jika tidak mengganggu tahapan Pemilu, memajukan jadwal Pemilu hal yang wajar," kata Ujang Komarudin.


Adapun, terkait kondisi pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan sampai kapan berkahirnya di Tanah Air, Ujang menilai, Pemilu harus tetap sesuai jadwal yang dirapatkan di parlemen.

Hanya saja, pada tahap pelaksanaan harus tetap antisipasi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Covid-19 ini tak tahun kapan akan berakhir. Namun Pemilu juga mesti sesuai jadwal. Dengan menjaga protokol kesehatan ketat. Desember 2020 yang lalu saja, ditengah Covid-19 dilaksanakan Pilkada," pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan gelar Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 pada 21 Februari 2024. Rencana ini merupakan perubahan dari jadwal sebelumnya, yakni pada 28 Februari 2024.

Perubahan rencana tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9).

"Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu nasional pada 21 Februari 2024? Tentu dengan pertimbangan memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan kepala daerah," kata Ilham.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya