Berita

Menteri Keuangan Josh Frydenberg/Net

Dunia

Menteri Keuangan Australia Minta Pengusaha Tidak Melulu Mengandalkan Kerja Sama dengan China

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 07:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan perdagangan antara Australia dan China nampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat, merujuk pada pernyataan terbaru Menteri Keuangan Josh Frydenberg pada Senin (6/9).

Dalam pernyataannya, Frydenberg memperingatkan agar perusahaan-perusahaan Australia bersiap diri untuk menghadapi hukuman baru dari Beijing setelah ekspor Australia - termasuk anggur, batu bara dan barley - terkena sanksi perdagangan selama 18 bulan terakhir.

Menkeu Frydenberg juga mengingatkan agar para pengusaha mencari peluang di pasar lain selain China. Menurutnya, industri Australia telah membuktikan bahwa mereka dapat menggantikan banyak penjualan yang hilang dengan mencari pasar baru di luar China.


"Australia akan selalu memilih kemitraan daripada konflik, sebisa mungkin," kata Fydenberg pada Forum Kepemimpinan Crawford Universitas Nasional Australia, seperti dikutip dari 9News.

"Namun, persaingan strategis yang meningkat adalah kenyataan baru yang kita hadapi, sekarang dan kemungkinan di masa depan," ujarnya.

Meski sempat memuji China karena berhasil membebaskan penduduknya dari kemiskinan, Frydenberg tetap mengkritik taktik tegas Beijing yang menggunakan kekuatan ekonomi untuk memberikan tekanan politik pada negara lain yang akhirnya mengancam konsekuensi ekonomi.

Frydenberg mengatakan bahwa tidak seperti selama Perang Dingin, ketika Soviet Rusia sebagian besar terisolasi dari negara lain, kombinasi kekuatan ekonomi China dan koneksi global menimbulkan tantangan baru dan signifikan bagi banyak negara, termasuk Australia.

"Memang, Australia menghadapi tekanan ini lebih tajam daripada kebanyakan negara lain," lanjutnya.

Tetapi Frydenberg mengatakan bahwa bisnis Australia telah berhasil melewati sanksi perdagangan yang diterapkan oleh China.

Dia merujuk pada data perdagangan yang menunjukkan bahwa penurunan ekspor ke China sebesar 5,4 miliar dolar Australia telah diimbangi oleh ekspor baru senilai 4,4 miliar dolar ke pasar lain dalam tiga bulan terakhir.

"Banyak perusahaan dan industri yang terkena sanksi China, telah berhasil mengarahkan perdagangannya ke tujuan ekspor lainnya. Ini terutama terjadi pada komoditas curah yang lebih besar yang diperdagangkan di pasar global," kata Frydenberg.

Sebenarnya sanksi perdagangan terhadap produk Australia juga ikut merugikan ekonomi China.

"Mereka membuang konsumen China dari anggur premium Australia, makanan laut, dan barang-barang lainnya. Dan mereka membuang industri China dari input berkualitas tinggi dan bernilai tinggi, seperti batu bara Australia," katanya.

Sebenarnya, jika China dan Australia bersatu itu akan jauh lebih baik.

Terlepas dari semua pekerjaan untuk mengamankan pasar China yang menguntungkan, bisnis Australia harus terus menemukan tujuan perdagangan baru.

"Mereka harus selalu mencari diversifikasi pasar mereka, dan tidak terlalu bergantung pada satu negara," katanya.

"Pada dasarnya, mengadopsi strategi 'China-plus'," demikian Frydenberg.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya