Berita

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor/RMOLJatim

Politik

Bupati Sidoarjo Tegaskan Tidak Ada Peluang Bagi Makelar Jabatan Beraksi di Wilayahnya

SENIN, 06 SEPTEMBER 2021 | 22:10 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keputusan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dipastikan murni karena kecakapan dan kredibilitas seorang PNS dalam bekerja. Karena rekam jejak kinerja menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan untuk dipromosikan.

Untuk itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengingatkan kepada para PNS dan masyarakat agar tidak percaya bila ada orang yang mengaku bisa melobi bupati dan mempromosikan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Gus Muhdlor usai bertemu dengan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik pada rapat Surabaya Raya, Senin (6/9).


Dirinya mempersilakan masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib bila menemui orang yang mengaku bisa membantu mutasi atau menjanjikan promosi.

"Silakan laporkan kepada pihak berwajib kalau ada oknum yang mengaku bisa membantu mutasi atau promosi jabatan," katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (6/9).

Gus Muhdlor juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah tipikal pemimpin yang ABS (Asal Bapak Senang).

"Salah kalau menilai saya itu suka orang ABS. Tidak ada. Saya ingin Sidoarjo ini diisi orang-orang yang kompeten dan amanah," tegasnya.

Maraknya praktik jual beli jabatan di beberapa daerah di Jatim memang menjadi perhatian serius Gus Muhdlor. Ia ingin Sidoarjo bersih dari praktik kotor itu. Karena menurutnya, untuk mendapatkan pegawai yang kompeten maka harus bersih dari praktik suap jabatan.

"Ini bagian dari reformasi birokrasi," katanya.

Gus Muhdlor juga mewanti-wanti jangan sampai ada yang percaya bisa memuluskan karier hanya karena mengaku dekat dengan bupati dan bisa melobi. Ia menjamin itu tidak akan terjadi.

Ia pun memastikan untuk posisi eselon II atau setingkat Kepala OPD akan dilakukan seleksi terbuka. Publik bisa memantau karena proses seleksi dilakukan secara terbuka.

"Saya pastikan tidak ada makelar jabatan dalam menentukan formasi jabatan. Seleksi dilakukan terbuka dan siapapun bisa ikut mendaftar," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya