Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang EKUIN, Ecky Awal Mucharram/Net
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai secara umum kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memuaskan. Imbasnya, tidak optimal dalam penanganan pandemi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat.
Begitu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang EKUIN, Ecky Awal Mucharram dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/9).
"Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya Negara dalam perekonomian, sehingga APBN harus menjadi instrumen strategis dan jangkar kebijakan ekonomi utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi," tegas Ecky.
Pelaksanaan APBN, kata Ecky, juga perlu terus memperhatikan aspek kesinambungan fiskal dan keadilan antar generasi.
Adapun, terkait RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan antara lain, Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19.
"Tercatat total utang Pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp 6.080,08 triliun atau 39,4 persen terhadap PDB. Tingginya utang juga diiringi dengan melonjaknya beban bunga yang dibayarkan,†terang Ecky.
Nilai tersebut, sambungnya menjadi sejarah baru bahwa akumulasi utang, persentase peningkatan dalam satu tahun anggaran, dan rasio utang terhadap PDB tahun 2020 menjadi yang tertinggi. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk
membayar utang dan bunga utang.
Kedua, masih kata Ecky, Fraksi PKS berpendapat pemerintah menghadapi persoalan serius terkait dengan kesinambungan fiskal. Realisasi keseimbangan primer pada 2020 tercatat sebesar negatif Rp633,61 triliun.
“Ketiga, Fraksi PKS berpendapat adanya pengendalian intern yang lemah dalam pengelolaan pembiayaan investasi Pemerintah. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya,†terang Ecky
Keempat, Fraksi PKS berpendapat realisasi defisit anggaran sebesar sebesar Rp 947,70 triliun atau 91,19 persen dari estimasi APBN sebesar Rp 1.039,21 triliun. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya.
“Kelima, Fraksi PKS berpendapat Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program. Pada 2020 tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 245,59 triliun atau mencapai 9,46 persen dari total realisasi anggaran belanja,†papar Ecky.
Keenam, Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi BPK guna memperkuat realisasi pendapatan negara. Fraksi PKS menilai realisasi pendapatan negara masih perlu dioptimalkan, walaupun di tengah Pandemi yang terjadi.
“Ketujuh, Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan adanya beberapa pelaporan transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp 21,57 Triliun dan USD 8,26 juta. Tahun 2019 mencapai 9,76 persen, dan tahun 2020 hanya mencapai 8,30 persen,†tegasnya.
Terkahir, Fraksi PKS berpendapat resesi ekonomi tahun 2020 telah menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk. Rakyat yang rentan miskin dan hampir miskin yang semakin menunjukan peningkatan.
“Jumlah pengangguran tahun 2020 juga memecahkan rekor dengan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 2,67 juta orang, sehingga total TPT menjadi sebanyak 9,77 juta jiwa atau 7,07 persen dari angka angkatan kerja. Pada 2020 pengangguran usia muda Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Pengangguran usia muda di Indonesia meroket di angka 20,5 persen, padahal rata-rata pengangguran angkatan kerja muda di Dunia sebesar 13,7 persen,†tutup Ecky.
