Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net

Politik

Tidak Dihadiri Mendagri, Pengambilan Keputusan Jadwal Pemilu Serentak 2024 Ditunda

SENIN, 06 SEPTEMBER 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi II DPR menunda pengambilan keputusan resmi terkait jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, penundaan diambil karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhalangan hadir dalam rapat kerja yang juga dihadiri KPU RI, Bawaslu dan DKPP.

Saat membuka rapat tersebut, Doli Kurnia menyampaikan, Mendagri Tito telah berkirim surat terkait perizinan tidak hadir dalam rapat lantaran tengah mendapatkan penugasan dari Presiden Joko Widodo ke Papua.

"Jadi, kita akan sepakati bahwa hari ini karena Menteri Dalam Negeri tidak bisa hadir secara langsung, maka kita akan bahas atau kita ambil keputusan nanti di tanggal 16 September," kata Doli di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/9).

Adapun KPU RI menyampaikan usulan untuk memajukan pelaksanaan Pemilu Serentak pada tanggal 21 Februari 2024. Jadwal ini maju dari rencana awal pada 28 Februari 2024.

"Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita diselenggarakan pada 21 Februari 2024, tentu dengan pertimbangan memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan kepala daerah," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra.

Estimasi waktu, kata Ilham, merupakan salah satu pertimbangan di mana Pemilu Serentak dan Pilkada Nasional digelar dalam satu tahun yang sama. Sehingga, KPU perlu mempertimbangkan bagaimana nanti partai politik harus mempunyai kursi atau suara yang disyaratkan dalam pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam  UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Pertimbangan lainnnya, lanjut Ilham, diantaranya memperhatikan beban kerja badan adhoc pada tahapan pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Selain itu, KPU telah mempertimbangkan agar hari pemungutan suara tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan.

"Kami sudah hitung Ramadan di bulan April, kemudian rekap perhitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya