Berita

Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Tanggapi Tudingan Amien Rais, PDIP: Coba Piknik ke Google Cari Pencerahan

SENIN, 06 SEPTEMBER 2021 | 10:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tudingan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais bahwa ada oknum dari PDI Perjuangan yang ditugaskan untuk mengumandangkan wacana presiden 3 periode dinilai tidak berdasarkan fakta dan data oleh banteng moncong putih.

Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus bahkan menyebut Amien Rais gagal paham. Dia juga meminta mantan Ketua MPR RI itu untuk mencari data yang lebih banyak dengan menjelajah internet.

"Itu pernyataan orang pikun atau gagal paham? Coba Pak Amien piknik ke Google untuk pencerahan, untuk memastikan dari mana isu itu bergilir,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/9).


Tidak cukup sampai di situ. Deddy Sitorus juga meminta pendiri PAN itu untuk menjaga mulut, sehingga tidak berakibat membuat malu diri sendiri.

Deddy menekankan bahwa PDIP berada pada posisi menolak wacana masa jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode. Penegasan sikap PDIP bahkan sudah diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi jangan sampai malu kalau sudah tua tapi ngomong tanpa data. Nanti ditertawakan sama anak SMA,” tegasnya.

Dalam sebuah tausyiah politik yang digelar Partai Ummat, Amien Rais mengurai bahwa rencana Amandemen UUD 1945 sebenarnya sudah dibicarakan sejak 2019. Katanya, ada sejumlah pihak yang telah membicarakan dan mengangkat wacana tersebut.

“Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu," katanya.

Amien melanjutkan, isu ini sempat senyap di publik. Namun demikian, ada teman-teman PDIP yang melakukan testing the water untuk menghidupkan kembali wacana tersebut.

Meski begitu, Amien Rais menggarisbawahi bahwa mereka ini bukan PDIP resmi, melainkan sebatas pendukung bukan formal.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya