Berkaca dari Sertifikat Vaksin Presiden yang Viral, PAN Desak RUU PDP Dikebut

Seiring viralnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke publik, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sangat penting untuk diselesaikan.

Desakan ini disampaikan langsung anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus kepada wartawan, Senin pagi (6/9).

"Pemerintah harus mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sebenarnya sudah lama dibahas bersama DPR," tegasnya.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN ini juga meminta pihak aparat keamanan untuk mengusut tuntas penyebab kebocoran data NIK Presiden ke publik. Menurutnya, harus ada investigasi atas kejadian yang tidak lazim itu.

"Aparat keamanan harus segera melakukan investigasi dan menuntaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil data itu," katanya.

"Pelaku harus bisa dimintai pertanggung jawabannya dari sisi hukum. Dan diungkap apakah ada bentuk pencurian data atau motif lainnya di balik itu. Jika jatuh kebijakan yang tidak bertanggung jawab sangat mungkin disalahgunakan," demikian Guspardi Gaus.

Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di dunia maya setelah vaksin Covid-19. Bocornya NIK Jokowi ini menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, NIK adalah data pribadi dan Jokowi merupakan orang nomor satu di Indonesia.