Sebulan Berlalu Keluarga ABK KM Bali Permai Baru Tahu Ada Kejadian Lost Contact, Kerja Luhut Dipertanyakan

Insiden KM Bali Permai yang baru dinyatakan hilang kontak pada 30 Juli 2021 di lokasi operasi penangkapan Ikan Samudera Hindia oleh pemerintah menimbulkan pertanyaan.

Aktivis Kemanusian yang menjadi penerima laporan dari pihak keluarga 18 Anak Buah Kapal (ABK) KM Bali Permai, Natalius Pigai mempertanyakan kerja sejumlah kementerian/lembaga terkait atas insiden ini.

Pasalnya, selain karena belum ditemukannya kapal tersebut, Pigai mendapat laporan dari keluarga 18 ABK KM Bali Permai yang baru mengetahui kapal ini hilang kontak dari perusahaan tempat keluarganya bekerja pada 4 September 2021.

"Pemerintah dan pihak perusahan terkesan menyembunyikan dan mendiamkan peristiwa ini," ujar Pigai dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Minggu (5/9).

Berbeda dengan peristiwa serupa selama ini, Pigai tidak melihat upaya cepat Basarnas dan Pemerintah mengumumkan ke publik dan mobilisasi secara massal untuk pencarian.

Karena itu, sebagai pembela kemanusiaan Pigai meminta penjelasan terbuka pemerintah kepada rakyat Indonesia, mengapa ada kesan menyembunyikan peristiwa 18 Warga Negara Indoneia yang menjadi ABK KM Bali Permai dan kapalnya.

Berikut ini sejumlah poin yang diminta Pigai untuk disampaikan secara terbuka oleh kementerian/lembaga terkait yang antara lain:

1. Mengapa Peristiwa Besar tersebut tidak diumumkan oleh Pemerintah agar mendapat perhatian publik?

2. Mengapa Rakyat Indonesia tidak pernah mengentahui mobilisasi sumber daya penyelematan atau pencarian?

3. Mengapa satu media cetak, elektronik atau bahkan running text di televisi saja tidak pernah ada?

4. Mengapa kepada keluarga korban baru disampaikan pada tanggal 4 September 2021 yakni 1 bulan setelah Kapal tersebut dinyatakan lost contact?

5. Mengapa Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkomarves tidak melakukan upaya koordinasi, padahal Deputi Bidang koordinasi Kelautan dan Maritim sudah mengetahui peristiwa tersebut?

6. Apa yang terjadi antara pihak perusahan dan Basarnas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan?