Berita

Aktivis pembela kemanusiaan Natalius Pigai/Net

Politik

Angkut 18 ABK, Natalius Pigai Desak Pemerintah Terbuka soal Insiden KM Bali Permai Hilang Kontak

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 18:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo diduga tidak terbuka ke publik terkait insiden KM Bali Permai yang hilang kontak pada 30 Juli 2021.

Penerima laporan dari pihak keluarga Natalius Pigai mengatakan, KM Bali Permai Bersama 18 ABK tersebut sampai saat ini masih belum ditemukan.

Kata Pigai, sampai saat ini belum ada penjelasan terbuka dari beberapa pihak seperti Perusahaan, Basarnas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


Informasi yang diterima Pigai, pihak keluarga sampai saat ini belum pernah dihubungi oleh pemerintah. Surat perusahaan baru tiba pada pihak keluarga pada Sabtu (4/9).

"Bahkan pihak keluarga korban juga belum pernah dihubungi, sampai surat dari pihak Perusahan baru tiba tanggal 4 September 2021," demikian kata mantan Komisioner Komnasham ini, Minggu (5/9).

Dalam bacaan Pigai, ada dua kemungkinan terkait insiden itu, pertama tenggelam dan kedua terombang-ambing di Samudera Hindia. Andai masih terombang-ambing, Pigai yakin ABK masih bisa hidup karena persediaan makanan yang dibawah untuk kebutuhan 3 bulan terhitung sejak 12 Juli 2021 sampai 12 November 2021.
 
"Jika upaya pencarian dilakukan secara masif dan diumumkan ke publik maka berpotensi bisa diselamatkan," demikian kata Pembela Kemanusiaan yang berasal dari Papua ini.

Pigai mengaku heran, pihak perusahaan dan pemerintah terkesan menyembunyikan insiden itu. Padahal biasanya Basarnas dan pemerintah selalu mengumumkan ke publik dan melakukan pencarian secara massal.

"Sebagai pembela kemanusiaan, Kami minta penjelasan terbuka ke rakyat Indonesia, mengapa Pemerintah dan Perusahan terkesan menyembunyikan peristiwa besar yang menimba 18 Warga Negara Indoneia dan Kapalnya? demikian tanya Pigai.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya