Berita

Ilustrasi vaksinasi/Net

Politik

Gelar Vaksinasi di Jakarta, PKS Minta Pemerintah Beri Keamanan Data

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menggelar vaksinasi massal di beberapa titik di wilayah Pancoran, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sabtu (4/9) dan Minggu (5/9).

Program vaksinasi massal di Jakarta Selatan ini adalah program kemitraan dengan Kementerian Kesehatan. Tak kurang sejumlah 2.000 warga Jakarta mengikuti agenda vaksinasi massal ini.

Mufida bersyukur antusiasme masyarakat guna mengikuti vaksin masih tetap tinggi.


Mufida meminta semangat masyarakat mengikuti vaksin dijaga dengan meminimalisir isu dan menjaga jaminan keamanan data vaksin publik.

"Isu soal vaksinasi ini sangat  dinamis. Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Teranyar data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi," papar Mufida saat meninjau vaksinasi massal di bilangan Kebayoran Lama, Minggu (5/9).

Anggota DPR Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini meminta pemerintah menjamin data vaksinasi publik sebab mengandung informasi pribadi yang rentan disalahgunakan.

Terlebih belum lama 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC bocor dan  publik bertanya tentang keamanan data mereka di aplikasi PeduliLindungi yang terkoneksi dengan proses vaksinasi.

"Jika data vaksinasi seorang Presiden bisa bocor ke publik lalu bagaimana dengan masyarakat biasa? Saat banyak tempat mensyaratkan penunjukan bukti telah vaksin, maka keamanan data publik pasca vaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi," ungkap dia.

Terkait program vaksinasi di Jakarta, Mufida berharap bisa turut membantu target vaksinasi 2 juta dosis per hari untuk bulan September ini.

"PKS mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat salah satunya vaksin. Kita perlu bekerjasama dengan semua pihak bukan hanya pemerintah tapi juga DPR untuk membantu percepatan dan target vaksinasi 2 juta sehari yang masih jadi PR," papar Mufida.

Mufida mengingatkan bagi setiap warga meskipun sudah mendapat vaksin tetap menjalankan protokol 5M secara disiplin. Mufida juga menyampaikan tentang sosialisasi vaksinasi bersama tokoh masyarakat di Jakarta Selatan.

"Kami titip pesan kepada para tokoh masyarakat bersama saling mengingatkan dan menjaga. Yang belum vaksin diberikan edukasi dan pelayanan agar bisa vaksin dan yang sudah vaksin terus bisa disiplin menjaga protokol 5M," ujar Mufida.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Update: Korban Jiwa Longsor Bandung Barat 16 Orang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:52

Dede Sulaeman Wafat, Rencana MSBI Datangi Kantor FIFA di Zurich Dijadwal Ulang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:35

Kapolri Naikkan Pangkat Dua Anggota Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:33

Kabar Duka Mantan Striker Timnas Dede Sulaeman Wafat di Lapang Bola

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:58

Saut Minta KPK Selidiki Sengkarut Coretax

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:50

PT ARA Bantah Gunakan Dokumen Palsu

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:26

Debut Apik Raymond-Joaquin

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:46

Tim Hukum Nadiem Makarim Tak Siap Hadapi JPU

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:32

Wapres Gibran Minta Maaf ke Korban Longsor Bandung Barat

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:18

Korupsi Sektor Pajak Terjadi karena Penyelewengan Kekuasaan

Minggu, 25 Januari 2026 | 18:59

Selengkapnya