Berita

Jurubicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi/Net

Politik

Bantah Ada Data Bocor, Kemenkes Ajak Masyarakat Tetap Pakai Peduli Lindungi

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 09:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi Peduli Lindungi. Masyarakat di minta untuk tidak takut dan tetap menggunakan aplikasi tersebut.

Begitu tegas Jurubicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menanggapi kasus viralnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo di media sosial.

Dalam kasus Presiden Jokowi, Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa ada pihak tertentu yang memiliki nomor induk kependudukan dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo sehingga bisa membobol data pribadi presiden.


“Jadi, bukan kebocoran data,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (5/9).

Atas alasan itu, pihaknya meminta kepada masyarakat agar tidak takut dan tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dia menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarkat Indonesia lantaran dilindungi undang-undang yang berlaku.

“Aplikasi Peduli Lindungi juga telah melewati proses IT Security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” katanya.

Sementara menyinggung dugaan jual beli sertifikat vaksin ilegal yang terkoneksi dengan sistem PCare dan aplikasi PeduliLindungi, Nadia memastikan bahwa itu bukan kebocoran data. Menurutnya, yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan pegawai kelurahan.

Berdasarkan investigasi Polda Metro Jaya, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai staf tata usaha di salah satu kantor kelurahan di Jakarta Utara.

“Pegawai keluruhan itu mengakses ke sistem aplikasi PCare, sehingga dapat membuat sertifikat vaksin yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi,” katanya.

"Kami sangat mengapresiasi pihak Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembuat dan penjual sertifikat vaksin Covid-19 ilegal yang terkoneksi dengan PeduliLindungi,” lanjut Nadia.

Di satu sisi, dia juga mengklarifikasi terkait kesimpangsiuran informasi terkait rencana pemerintah menutup data pejabat publik di aplikasi Peduli Lindungi. Nadia mengurai bahwa yang dimaksud dengan menutup data pejabat publik bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat yang ada di aplikasi Peduli Lindungi.

"Ini dua hal yang berbeda. Tentunya, pemerintah akan senantiasa menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya