NIK Jokowi Bocor, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tidak Saling Lempar Tanggung Jawab

Pemerintah harus tanggung jawab dan segera menyelesaikan masalah kebocoran data Nomor Induk Kepegawaian (NIK) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah vaksin Covid-19.

"Kementerian/Lembaga yang terkait dengan aplikasi ini harus menyelesaikan masalah ini," kata anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (4/9).

Menurut Netty, bocornya data Presiden Jokowi ini tentu sangat berbahaya jika digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar itu, kementerian atau lembaga terkait harus tanggung jawab dan tidak boleh saling lempar.

"Saya juga khawatir kebocoran data ini akan menurunkan minat masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi dan sejenisnya," kata politisi PKS ini.

Netty menambahkan, dengan adanya kebocoran data Presiden Jokowi itu, semakin menunjukkan bahwa data dalam aplikasi yang dibuat pemerintah lemah dan tidak aman.

"Data sekelas kepala negara yang seharusnya sangat terlindungi kerahasiaannya saja bisa bocor, apalagi data rakyat biasa?" pungkasnya.

Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di dunia maya setelah vaksin Covid-19. Bocornya NIK Jokowi ini menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, NIK adalah data pribadi dan Jokowi merupakan orang nomor satu di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengakui adanya kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi melalui aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Menkes, bocornya data sertifikat vaksin bukan hanya pada Presiden Jokowi, tapi seluruh pejabat negara. Hal itu karena sertifikat vaksin dapat di akses melalui nomor induk kependudukan (NIK).

"Bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat yang NIK-nya sudah tersebar ke luar. Kita menyadari itu sekarang kami akan tutup data para pejabat," ujar Menkes Budi Gunadi di Polda Metro Jaya, Jumat kemarin (3/9).