Berita

Kepala Kebijakan Luar Negeri Josep Borrell/Net

Dunia

Uni Eropa ke Taliban: Siap Kerja Sama Bukan Berarti Mengakui Pemerintahan Baru Afghanistan

SABTU, 04 SEPTEMBER 2021 | 08:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Meski menyatakan siap untuk terlibat dalam sejumlah kerja sama bersama Taliban, Uni Eropa sepertinya masih belum mau mengakui pemerintahan baru di Afghanistan.

Hal itu tersirat dari pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Josep Borrell dalam konferensi pers Jumat (3/9) waktu setempat.

Secara terang-terangan Borell mengatakan bahwa dia memang siap untuk terlibat dengan Taliban, tapi hanya untuk mendukung penduduk Afghanistan. Dan bahwa dialog dengan kelompok itu tidak berarti pengakuan terhadap pemerintahnya, melainkan hanya berupa keterlibatan operasional.


"Keterlibatan seperti itu akan meningkat tergantung pada kondisi tertentu dan bagaimana Taliban bertindak sebagai pemerintah," kata Borell, seperti dikutip dari RT.

Borrell juga mengatakan bahwa Afghanistan tidak boleh berfungsi sebagai basis ekspor terorisme ke negara lain.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab telah mengambil sikap serupa dengan Brussel.

Berbicara dalam konferensi pers di Pakistan pada hari Jumat, Raab dengan tegas menyatakan bahwa Inggris tidak akan mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah, tetapi akan berkomunikasi dengan Kabul karena hal itu diperlukan untuk membantu orang melarikan diri.

Beijing, sementara itu, telah dijuluki "mitra utama" kelompok itu oleh juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia La Repubblica pada hari Rabu, mengutip rencana China untuk berinvestasi di Afghanistan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya