Berita

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya/Net

Politik

PAN Gabung Pemerintah, Demokrat Jabar: Kami Berkoalisi dengan Rakyat

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 19:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Jabar tidak mempersoalkan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang merapat ke koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya PAN menjadi oposisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya, menilai posisi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah sama-sama mulia, asalkan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

Sebab, koalisi memiliki fungsi bekerja sedangkan di oposisi mengawasi dan mengkritisi agar demokrasi Indonesia hidup dan dewasa.


"Sesungguhnya tidak ada masalah. Dan buat kami tidak pernah merasa rendah. Partai Demokrat sejak awal berkoalisi dengan rakyat," tegas Asep, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (3/9).

Ditambahkan Asep, Partai Demokrat berorientasi pada perjuangan untuk memenuhi harapan rakyat meskipun berada di luar gelanggang koalisi pemerintah. Koalisi maupun oposisi bagi dirinya sama-sama bernilai bagi demokrasi.

"Jadi tidak ada urusan, silakan saja. Politik gabung sana sini, biasa saja. Itu hak dan kepentingan," ujarnya.

Saat ini Partai Demokrat fokus dalam menangani pandemi Covid-19 sesuai arahan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meskipun di luar koalisi pemerintah.

"Orientasi kami adalah memenuhi harapan rakyat. Kalau soal PAN itu merupakan urusan internal partai politik," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya