Berita

Pengamat telematika, yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo/Net

Politik

Sentil BSSN dan Kominfo, Eks Menpora: Kalau Orang Nomor 1 Saja Bocor, Bagaimana Orang Biasa?

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 19:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebocoran data pribadi yang kembali menggemparkan rakyat Indonesia merupakan masalah serius yang terus berlulang. Peran besar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini diminta untuk serius menangani masalah tersebut.

Pengamat telematika, Roy Suryo mengurai bahwa negeri ini pernah heboh dengan data pribadi 1,3 juta rakyat yang bocor melalui aplikasi e-HAC, yang sebelumnya digunakan untuk melakukan verifikasi (test and trace) penumpang selama berpergian.

Kini, masyarakat kembali heboh karena sertifikat vaksinasi asli dan NIK Presiden Joko Widodo bocor di media sosial.


Kominfo mengurai bahwa Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi.

“Kalau orang Nomor 1 saja bocor, bagaimana masyarakat biasa?” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (3/9).

Kini keseriusan peran BSSN dan Kominfo dalam menjaga data pribadi rakyat sangat ditunggu. Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu, kedua lembaga tersebut seharusnya hadir dalam memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi pengelenggara sistem elektronik (PSE) termasuk mitra-mitranya.

Kehadiran secara nyata diperlukan karena PSE memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik.

Lebih lanjut, Roy Suryo khawati ada 2 faktor yang menyebabkan kebocoran data pribadi terjadi. Pertama faktor teknis yang mengarah pada keamanan data yang tidak layak dan tidak sesuai protokol keamanan yang memadai.

“Kedua, faktor-faktor non teknis berupa SDM yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut. Bisa jadi karena faktor ekonomi,” tegasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya