Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan Desak Nadiem Makarim Cabut Permendikbud 6/2021

Kebijakan yang diambil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali menuai penolakan dari kelompok masyarakat.

Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan tegas menyatakan penolakan terhadap Permendikbud RI 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler.

Aliansi ini sendiri terdiri dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Maarif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, dan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang menolak kebijakan tersebut.

Mereka juga mendesak Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim untuk mencabut Permendikbud 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler itu agar pendidikan di Indonesia tidak diskriminatif dan memenuhi rasa keadilan sosial.

Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Sungkowo Mudjiamano mengatakan, jauh sebelum Indonesia merdeka, Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Pendidikan Katolik, Tamansiswa, PGRI, dan komponen lainnya telah berbakti kepada Ibu Pertiwi melalui pendidikan.

Peran kontribusinya secara kontinyu terus dilakukan hingga saat ini. Keberadaan berbagai organisasi yang berkontribusi nyata dalam pendidikan tersebut sangat membantu Negara mewujudkan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Atas dasar itu, Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menyayangkan adanya kebijakan Kemendikbud-Ristek melalui Permendikbud RI Nomor 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler.

Menurut Sungkowo, kebijakan yang diteken Nadiem ini bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, kebijakan tersebut juga cenderung diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.

"Sebagaimana Permendikbud tersebut terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan “memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir”," urainya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beberapa saat lalu, Jumat (3/9).

Berikut pernyataan sikap lengkap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan:

1. Dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, Kemendikbud-Ristek seharusnya memegang teguh amanat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Oleh karena itu Pemerintah seharusnya membiayai pendidikan seluruh peserta didik karena ini merupakan hak konstitusional warga Negara.

3. Berdasarkan butir 1 dan butir 2, kami Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menyatakan:

- Menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

- Mendesak Mendikbud-Ristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

- Mempertegas kebijakan Pendidikan Nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia dan menjauhkan praktik diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan utama Pendidikan Nasional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

Tertanda:

Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Sungkowo Mudjiamano, LP Ma’arif PBNU Z. Arifin Junaidi, PB PGRI  Unifah Rosyidi, Taman Siswa H Pardimin, Majelis Nasional Pendidikan Katolik Vinsensius Darmin Mbula, dan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia David J. Tjandra.