Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto/Net
Selama bergabung dengan pemerintah, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai memiliki kesamaan karakter dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan muncul anggapan bisa lebih berbahaya jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024 karena dianggap akan selalu mengabaikan UU.
Begitu kata pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi pujian Prabowo Subianto kepada Presiden Jokowi yang disampaikan beberapa waktu lalu.
Pujian yang dimaksud adalah saat Prabowo bersaksi bahwa Presiden Jokowi sudah bekerja keras dan tulus demi rakyat dan sudah di jalan yang benar.
Selain itu, Prabowo juga mengaku salut kepada pelaksanaan sistem dari Presiden Jokowi yang tidak menerapkan lockdown keras dalam mengatasi pandemi Covid-19.
"Disayangkan, Prabowo memuji Jokowi yang gunakan sistem prokes Covid-19 (PSPB dan PPKM Darurat), padahal ada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mana UU a quo adalah Jokowi yang membuat atau mengesahkannya namun tidak digunakan," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/9).
Apalagi, kebijakan penanganan pandemi Covid-19, Jokowi sepenuhnya tidak tunduk atau mengacu terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh negara.
"Bahkan fakta pelaksanaan terhadap sistem prokes tersebut, menunjukkan Jokowi selaku Presiden terang-terangan sengaja beberapa kali melanggar prokes Covid-19," kata Damai.
Damai pun merinci beberapa pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang disengaja dilakukan oleh Jokowi. Yaitu, lempar-lempar bagi sembako, kasus Maumere, juga hadiran pada undangan nikahannya artis Aurel Hermansyah, bahkan melanggar PPKM Darurat level 4 di daerah Grogol Jakarta Barat dan selanjutnya kembali melanggar di Cirebon, Jawa Barat.
"Maka terhadap pujian dari PS (Prabowo Subianto) terhadap kepemimpinan Jokowi, punya makna dirinya merasa selain memiliki kesamaan karakter, setidaknya akan mengikuti perilaku atau paradigma-paradigma politik yang identik atau mirip kebijakan-kebijakan yang Jokowi telah buat dan telah dilakukan selama ini," jelas Damai.
Damai merasa tidak heran pujian tersebut tidak lepas dan bisa jadi sebagai wujud kesetiaan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sebagai bawahan kepada atasan. Bisa juga dilakukan untuk menyenangkan Presiden Joko Widodo sebagai atasan.
“Namun sebaiknya pujian tersebut tidak perlu diumbar atau disampaikan dihadapan publik. PS cukup aplikasikan kebijakan presiden sesuai tupoksi yang memang mesti ia jalankan," terangnya.
Damai pun juga menganalisis makna lain dari pujian tersebut. Menurutnya, pujian Prabowo tersebut memiliki arti, jika Prabowo terpilih jadi Presiden di Pilpres 2024, kelak Prabowo juga tidak akan selalu menggunakan UU untuk sesuatu yang dibutuhkan bangsa dan negara.
Apalagi Prabowo juga memiliki latar belakang militer. Sehingga bisa jadi akan lebih "keras" kepemimpinannya atau bentuk negara akan berkesan militerisme pada kepemimpinannya terhadap rakyat, utamanya terhadap para oposan.
"Paling tidak terasa lebih otoriter tentunya daripada Jokowi yang orang sipil," pungkas Damai.
