Masuknya PAN Bukan Sekadar Sharing Power, tapi Ada Kebutuhan Lain

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo menjadi topik hangat di pekan ini.

Berbagai prasangka menyertai keputusan PAN merapat ke istana. Salah satunya, amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau setidaknya ditunda sampai tahun 2027.

Terlepas dari isu yang beredar, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, posisi PAN akan selalu strategis bagi penguasa.

"Siapapun presidennya PAN itu selalu seksi, karena dia representasi politik Muhammdiyah,” ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/9).

Posisi PAN, kata Adi, setali tiga uang dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selalu berada di lingkaran pemerintah sebagai represtasi dari politik Nahdlatul Ulama.

"Misalnya PKB, jagoan politiknya kalah pasti juga dirangkul penguasa, karena PKB adalah wajah politik NU," katanya.

Lanjut akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini, masuknya PAN bukan sekadar politik berbagi jabatan, tetapi ada kebutuhan yang lain. Yaitu, kebutuhan pemerintah pada partai politik yang merepresentasikan dukungan organisasi masyarakat.

"Jadi masuknya PAN bukan sekadar sharing power, tapi karena ada kebutuhan mutual understanding antara penguasa dan representasi ormas besar di Indonesia," pungkasnya.