Berita

Anggota Komisi II DPRI RI Fraksi PKB, Yanuar Prihatin/Net

Politik

Legislator PKB: Mewacanakan Amandemen UUD 45 Bukan Hal Tabu, Kaji Lebih Dalam!

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 00:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Topik amandemen UUD 1945 yang rencananya bakal membahas mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menuai polemik di kalangan masyarakat, lantaran banyak yang menduga juga akan membahas soal perpanjangan masa jabatan presiden.

Anggota Komisi II DPRI RI, Yanuar Prihatin, mengaku terkejut mendengar isu perpanjangan masa jabatan presiden di dalam rencana amandemen UUD 1945. Pasalnya, ia mengaku tidak pernah mendenar hal tersebut sebagai salah satu dari anggota DPR RI yang melakukan pembahasan mengenai PPHN.

"Wah, ini (isu perpanjangan masa jabatan presiden) bisa ngawur lagi," ucap Yanuar dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi, bertajuk 'Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen', di Media Center DPR/MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/9).


Legislator dari Fraksi PKB ini menerangkan untuk mengamandemen UUD 1945 tidaklah mudah dan memakan waktu yang cukup panjang. Apalagi menurutnya, jika membahas soal PPHN yang menjadi satu landasan pembangunan negara.

"Oleh karena itu, kalau seandainya PPHN tidak dimungkinan untuk menjadi payung hukum, maka saya juga sering menerangkan bahwa sementara kita cari jalan keluar yang lain untuk memayungi PPHN ini," katanya.

Lebih lanjut, Yanuar mengatakan bahwa selama ini harus ada yang memayungi munculnya PPHN, khususnya terkait sistem perencanaan jangka panjang mengenai ketetapan MPR RI. Namun ia melihat, ada sebagian yang berpendapat bahwa pembahasan tersebut tidaklah cukup hanya mendasar payung hukum semata.

"Ini kan undang-undang, ketetapan yang lebih tinggi lebih harus kita bikin bersama," imbuhnya.

PKB sendiri, kata Yanuar, memiliki pendapat bahwa membicarakan atau mewacanakan amandemen UUD 1945 bukan hal yang tabu untuk diperbincangkan. Sehingga dirinya mengajak seluruh elemen untuk ikut aktif menggali persoalan ini.

"Di kaji lebih dalam, didiskusikan sebagai bagian dari proses pendewasaan politik kita," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya