Berita

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli Kurnia: Amandemen UUD Tak Pengaruhi Pemilu

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 23:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana amandemen UUD 1945 yang didalamnya terdapat isu penambahan masa jabatan presiden dipastikan tidak akan mempengaruhi Pemilu.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi, bertajuk "Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen, di Media Center DPR/MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (2/9).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, isu amandemen 1945 ini sebetulnya perlu dijelaskan secara komperhensif bahwa tujuannya ialah memperkuat MPR RI yang kemudian dimungkinkan untuk memasukkan ke dalam pokok-pokok haluan negara (PPHN) atau sebelumnya disebut GBHN.


“Enggak ada hubungannya dengan ini. Tidak ada, tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024,  apalagi amandemennya juga belum disepakati atau tidak,” kata Doli.

Komisi II, lanjutnya, menegaskan tidak pernah ada pembahasan mengenai perubahan undang-undang. Pasalnya, Komisi II tengah disibukkan dengan pembahasan mengenai konsep pemilu 2024 agar tidak menelan korban lagi seperti yang terjadi di 2019 lallu.

“Jadi  kami di komisi II,  selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami sekarang persiapkan adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berdasarkan undang-undang existing 10/2016 dan 7/2017,” katanya.

Dia menambahkan jika nantinya terjadi amandemen UUD 1945, dengan pokok pembahasan tentang penguatan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, maka hal tersebut dipastikan Doli tidak akan mempengaruhi pemilu 2024.

“Itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu,” imbuhnya.

Namun, lanjut Doli, jika kemudian dikembangkan kembali dalam amandemen UUD 1945 itu memasukkan poin ihwal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maka sikap parlemen masih menunggu keputusan resmi.

“Sekali lagi selama itu belum menjadi keputusan politik dan hukum tidak akan berpengaruh, kan  saya kira tidak boleh kita larang juga orang mewacanakan tentang apa saja, sama dengan apakah pemilu apa namanya,  nya 2024 akan berpengaruh dengan orang kalau makan nasi pakai air keras, itukan ga ada korelasinya. tetapi kalau misanya ada orang makan nasi minuman air keras, harus menjadi wajib sebelum datang ke TPS, itu yang berpengaruh,” tandasnya.


Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Update: Korban Jiwa Longsor Bandung Barat 16 Orang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:52

Dede Sulaeman Wafat, Rencana MSBI Datangi Kantor FIFA di Zurich Dijadwal Ulang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:35

Kapolri Naikkan Pangkat Dua Anggota Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:33

Kabar Duka Mantan Striker Timnas Dede Sulaeman Wafat di Lapang Bola

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:58

Saut Minta KPK Selidiki Sengkarut Coretax

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:50

PT ARA Bantah Gunakan Dokumen Palsu

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:26

Debut Apik Raymond-Joaquin

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:46

Tim Hukum Nadiem Makarim Tak Siap Hadapi JPU

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:32

Wapres Gibran Minta Maaf ke Korban Longsor Bandung Barat

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:18

Korupsi Sektor Pajak Terjadi karena Penyelewengan Kekuasaan

Minggu, 25 Januari 2026 | 18:59

Selengkapnya