Berita

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli Kurnia: Amandemen UUD Tak Pengaruhi Pemilu

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 23:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana amandemen UUD 1945 yang didalamnya terdapat isu penambahan masa jabatan presiden dipastikan tidak akan mempengaruhi Pemilu.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi, bertajuk "Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen, di Media Center DPR/MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (2/9).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, isu amandemen 1945 ini sebetulnya perlu dijelaskan secara komperhensif bahwa tujuannya ialah memperkuat MPR RI yang kemudian dimungkinkan untuk memasukkan ke dalam pokok-pokok haluan negara (PPHN) atau sebelumnya disebut GBHN.


“Enggak ada hubungannya dengan ini. Tidak ada, tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024,  apalagi amandemennya juga belum disepakati atau tidak,” kata Doli.

Komisi II, lanjutnya, menegaskan tidak pernah ada pembahasan mengenai perubahan undang-undang. Pasalnya, Komisi II tengah disibukkan dengan pembahasan mengenai konsep pemilu 2024 agar tidak menelan korban lagi seperti yang terjadi di 2019 lallu.

“Jadi  kami di komisi II,  selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami sekarang persiapkan adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berdasarkan undang-undang existing 10/2016 dan 7/2017,” katanya.

Dia menambahkan jika nantinya terjadi amandemen UUD 1945, dengan pokok pembahasan tentang penguatan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, maka hal tersebut dipastikan Doli tidak akan mempengaruhi pemilu 2024.

“Itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu,” imbuhnya.

Namun, lanjut Doli, jika kemudian dikembangkan kembali dalam amandemen UUD 1945 itu memasukkan poin ihwal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maka sikap parlemen masih menunggu keputusan resmi.

“Sekali lagi selama itu belum menjadi keputusan politik dan hukum tidak akan berpengaruh, kan  saya kira tidak boleh kita larang juga orang mewacanakan tentang apa saja, sama dengan apakah pemilu apa namanya,  nya 2024 akan berpengaruh dengan orang kalau makan nasi pakai air keras, itukan ga ada korelasinya. tetapi kalau misanya ada orang makan nasi minuman air keras, harus menjadi wajib sebelum datang ke TPS, itu yang berpengaruh,” tandasnya.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya