Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam serial Tanya Jawb Cak Ulung/RMOL
Masyarakat diminta melek politik dan mewaspadai adanya isu amandemen UD 1945 yang disinyalir menjadi celah penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Peringatan tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera seiring maraknya penolakan presiden tiga periode namun belakangan berkembang wacana amandemen UUD 1945.
Hal itu patut diwaspadai mengingat sifat politik dinamis. Hal-hal yang sebelumnya bersifat tidak mungkin bisa berubah 180 derajat bahkan bisa berubah dalam waktu cepat.
"Kalau saya pribadi melihat peluang itu ada. Karena itu,
civil society dan siapa pun harus hati-hati dan terus bekerja (mengawasi pemerintah)," kata Mardani Ali Sera dalam serial Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk 'Teka-teki Amandemen UUD 45' yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL secara daring, Kamis (2/9).
Secara tegas, partai pimpinan Ahmad Syaikhu menolak penambahan presiden tiga periode. Hal yang sama juga sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo yang menolak wacana tersebut.
Namun lagi-lagi, PKS yang kini masih konsisten di garis oposisi mengingatkan bahwa politik itu dinamis. Ia lantas menyinggung komitmen politik Jokowi yang kerap berubah.
"Sama awalnya ketika Pak Jokowi tidak ingin anak-anaknya, menantunya masuk (ke politik). Tetapi kan (akhirnya) masuk. Dulu (Jokowi) ingin setiap Ketum parpol fokus (dilarang rangkap jabatan sebagai menteri), tetap faktanya pragmatisme itu berlaku," tegasnya.
Karena itu, ia mengingatkan kepada publik untuk turut mengawasi jalannya politik Tanah Air, termasuk soal amandemen UUD 1945 dan presiden tiga periode.
"Publik awasi isu ini, jangan sampai berkembang dan ketika masih baru atau
test the water, kita langsung kasih
counter-nya. Makanya saya selalu
counter ide jabatan tiga periode ini, demi demokrasi," tutupnya.
