PKS Tolak Presiden 3 Periode tapi Paham Politik adalah Seni Ketidakmungkinan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menegaskan menolak usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera seiring ramainya isu amandemen UUD 1945 yang disinyalir sebagai batu loncatan untuk menambah masa jabatan presiden.

"Tentu PKS menolak perpanjangan tiga periode atas alasan apa pun," kata Mardani Ali Sera dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk 'Teka-teki Amandemen UUD 45' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL secara daring, Kamis (2/9).

Sebab, penambahan masa jabatan presiden hanya akan membuat demokrasi Indonesia makin hancur.

"Presiden tiga periode itu membuka kembali oligarki tirani dan demokrasi yang kian sakit," tegas Mardani.

Ia lantas menyinggung soal amandemen UUD 1945 yang belakangan kian nyaring pasca bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah. Baginya, politik bersifat dinamis. Beragam penolakan pun bisa saja berubah seiring berjalannya waktu.

"Nah, apakah mungkin (amandemen UUD 45)? Politik itu seni ketidakmungkinan, artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu loh," tandasnya.

Dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung, beberapa narasumber turut hadir, seperti Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi dan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.