Cak Imin: Jangan Sampai Ada Mahasiswa DO karena Pandemi

Anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 perlu difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak subtantif sebaiknya dihentikan sementara.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, membahas perihal masa depan pendidikan di Indonesia, Kamis (2/9).

“Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya,” ujar sosok yang akrab disapa Cak Imin ini.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, situasi pandemi saat ini telah memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial.

Atas dasar tersebut, Cak Imin meminta agar Komisi X menyisir anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dna difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran.

"Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi,” imbuhnya.

Cak Imin menilai, saat ini masih banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT). Padahal di satu sisi, pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa.

"Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik mengomunikasikan melalui Komisi X maupun kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik,” tandasnya.