Berita

Perdana Menteri Scott Morrison /Net

Dunia

Jubir Shaheen Sangkal Semua Tuduhan Australia, Tindakan Taliban Terhadap Pasukan Asing adalah Hak untuk Bela Negara

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 06:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perang selama 20 tahun di Afghanistan yang dipimpin AS telah mengorbankan ribuan personel militer, termasuk dari negara sekutu mereka, Australia.

Secara khusus, dalam wawancaranya bersama 9News baru-baru ini, Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen menyoroti kematian 41 tentara Australia selama perang di Afghanistan yang ia sebut mati sia-sia.

Dia juga mengatakan apa yang dilakukan Taliban terhadap pasukan sekutu AS adalah hak untuk membela negaranya.


“Jika pasukan negara saya menyerang negara Anda, menduduki negara Anda dan mereka mati, apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda akan mengatakan mereka datang ke sini untuk sesuatu yang ilegal? Atau mengatakan itu adalah hak mereka untuk menyerang negara Anda? Hal yang sama berlaku untuk negara saya, Afghanistan," ucap Shaheen.

Mengenai berita bahwa kelompoknya telah menyerang warga Australia, Shaheen jelas-jelas membantahnya, meskipun muncul video seorang ayah Adelaide yang berlumuran darah dan dalam pergumulan dengan Taliban.

"Tidak ada yang (dengan sengaja) menargetkan mereka, atau nyawa mereka terancam, tidak!" kata Shaheen.

Afghanistan di bawah kendali Taliban adalah menginginkan perdamaian. Shaheen secara terbuka menuduh Perdana Menteri Scott Morrison memandang Taliban mendasarkan kebijakan pada propaganda dan berita palsu.

"Beberapa orang Australia bias, mereka harus membuat pendirian mereka menjadi lebih pragmatis," kata Shaheen.

Orang-orang harus harus adil terhadap penilaian mereka, tambahnya.

Shaheen juga membantah laporan yang disiarkan oleh 9News bahwa wanita Afghanistan telah diculik oleh Taliban, mengatakan itu akan menjadi pelanggaran hukum jika memang benar terjadi.

Sementara untuk orang-orang yang melarikan diri dari Afghanistan, Shaheen menyebutnya sebagai "economic migrants".

Saat ditanya mengenai hak-hak perempuan, Shaheen mengatakan, wanita dan anak perempuan berhak atas pendidikan. Namun, ia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan diizinkan berkarir di pemerintahan yang baru dibentuk. Hal itu masih menjadi pembahasan panjang yang menurutnya akan dibicarakan lagi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya