Berita

Perdana Menteri Scott Morrison /Net

Dunia

Jubir Shaheen Sangkal Semua Tuduhan Australia, Tindakan Taliban Terhadap Pasukan Asing adalah Hak untuk Bela Negara

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 06:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perang selama 20 tahun di Afghanistan yang dipimpin AS telah mengorbankan ribuan personel militer, termasuk dari negara sekutu mereka, Australia.

Secara khusus, dalam wawancaranya bersama 9News baru-baru ini, Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen menyoroti kematian 41 tentara Australia selama perang di Afghanistan yang ia sebut mati sia-sia.

Dia juga mengatakan apa yang dilakukan Taliban terhadap pasukan sekutu AS adalah hak untuk membela negaranya.


“Jika pasukan negara saya menyerang negara Anda, menduduki negara Anda dan mereka mati, apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda akan mengatakan mereka datang ke sini untuk sesuatu yang ilegal? Atau mengatakan itu adalah hak mereka untuk menyerang negara Anda? Hal yang sama berlaku untuk negara saya, Afghanistan," ucap Shaheen.

Mengenai berita bahwa kelompoknya telah menyerang warga Australia, Shaheen jelas-jelas membantahnya, meskipun muncul video seorang ayah Adelaide yang berlumuran darah dan dalam pergumulan dengan Taliban.

"Tidak ada yang (dengan sengaja) menargetkan mereka, atau nyawa mereka terancam, tidak!" kata Shaheen.

Afghanistan di bawah kendali Taliban adalah menginginkan perdamaian. Shaheen secara terbuka menuduh Perdana Menteri Scott Morrison memandang Taliban mendasarkan kebijakan pada propaganda dan berita palsu.

"Beberapa orang Australia bias, mereka harus membuat pendirian mereka menjadi lebih pragmatis," kata Shaheen.

Orang-orang harus harus adil terhadap penilaian mereka, tambahnya.

Shaheen juga membantah laporan yang disiarkan oleh 9News bahwa wanita Afghanistan telah diculik oleh Taliban, mengatakan itu akan menjadi pelanggaran hukum jika memang benar terjadi.

Sementara untuk orang-orang yang melarikan diri dari Afghanistan, Shaheen menyebutnya sebagai "economic migrants".

Saat ditanya mengenai hak-hak perempuan, Shaheen mengatakan, wanita dan anak perempuan berhak atas pendidikan. Namun, ia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan diizinkan berkarir di pemerintahan yang baru dibentuk. Hal itu masih menjadi pembahasan panjang yang menurutnya akan dibicarakan lagi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya