Berita

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amasari/Net

Politik

Fery Amsari: Amandemen UUD45 Bukan Kepentingan Publik Melainkan Elit

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 19:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pembahasan amandemen UUD 1945 sama sekali tidak pernah ada dalam kampanye para Calon Presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang lalu, bahkan juga sangat tidak mungkin publik yang menginginkan untuk merubah Undang Undang Dasar (UUD).

Demikian antara lain disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amasari dalam acara diskusi virtual Forum Denpasar 12 bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 di Masa Pandemi", Rabu siang (1/9).

"Saya mencatat tidak satupun partai di dalam pemilu 2019 yang lalu mengkampanyekan isu perubahan konstitusi. Jadi kalau mau menjawab tanda tanya dari bu wakil ketua (MPR) saya bisa menjawabnya itu bukan kepentingan publik, tapi kepentingan elit,” kata Feri.


Feri mengambarkan soal perubahan konstitusi ini dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Dimana negeri kincir tersebut membubarkan dulu parlemennya lalu kemudian baru mengubah konstitusi.    

"Ketika parlemen dibubarkan dan membuat pemilu baru, isu dalam pemilu cuma satu saja yaitu perubahan konstitusi. Yang bertarung dalam kampanye dua saja, kalau Setuju perubahan UUD pilih saya, kalau tidak setuju pilih saya. Dengan begitu hasil pemilu berikutnya akan menampung aspirasi publik. Kalau publik setuju amendemen UUD maka Mayoritas anggota parlemen diisi orang yang mengusung perubahan UUD. Begitu juga sebaliknya,” katanya.

Oleh karen itu Ferry menekankan, perubahan amandemen UUD 45 haruslah berangkat dari kepentingan publik.

"Kalau berangkat dari kepentingan politik maka kepentingan Parpol mayoritas akan dominan, pertarungan tidak akan sehat. Maka akan terjadi keributan politik, inilah yang harus dihindari dalam rencana perubahan UUD,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya