Aksi unjuk rasa HMI Ciamis di kantor Bupati/Ist
Transparansi alokasi anggaran penanganan Covid-19 menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis. Itulah yang jadi alasan mereka menggelar unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Ciamis, Rabu (1/9).
Ketua HMI Ciamis, Dede Aos Firdaus mengurai, peningkatan anggaran Covid-19 pada sektor belanja penanganan dampak kesehatan tahun 2020 sejumlah Rp27.566.449.729 dari total anggaran Rp140.621.141.688, sedangkan pada tahun 2021 ditaksir mencapai Rp497 miliar.
Menurutnya, besaran anggaran penanggulangan Covid-19 di tahun 2021 tidak akan jauh dari realisasi 2020.
"Yang perlu jadi perhatian bersama bahwa sejauh mana efisiensi pengelolaan anggaran dalam mengcover kebutuhan masyarakat," kata Dede, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (1/9).
Ia menyayangkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Ciamis tahun 2020 lebih mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan.
Terlihat pada tahun 2020 realisasi anggaran penanganan Covid-19 di bidang penanganan dampak ekonomi senilai Rp87.354.747.450 lebih besar ketimbang dampak kesehatan senilai Rp27.566.449.729.
"Secara detail pada penanganan dampak ekonomi lebih didominasi oleh pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui padat karya yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp71.509.500.000," papar dia.
Kemudian masih ada aktivitas pemerintah yang sering dilakukan sebelum pandemi, seperti belanja perjalanan dinas dalam kota jumlah anggaran Rp45.755.033.457.
Anggaran tersebut lebih besar ketimbang belanja modal alat kedokteran dan laboratorium dengan jumlah Rp25.909.039.913.
"Dalam situasi pandemi seperti sekarang, kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat menegah ke bawah perlu diprioritaskan. Dalam rangka bersama-sama saling membantu untuk bisa mengatasi persoalan Covid-19 dan mengantisipasi ancaman krisisi ekonomi di kalangan masyarakat," ujarnya.
Aksi unjuk rasa ini diterima langsung Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya. Namun Bupati menyangkal alokasi anggaran Covid-19 tidak transparan. Menurutnya, anggaran bisa diakses siapa pun.
