Kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM namun belum menurunkan levelnya harus dibarengi dengan adanya kelonggaran untuk para pelaku dunia usaha. Terlebih, dunia pendidikan saat ini sudah mulai aktif kembali secara fisik.
Demikian harapan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/9).
Menurutnya, jika pemerintah memberikan sedikit kelonggaran pada sektor usaha, akan semakin meningkatkan jumlah pengunjung mall akan semakin meningkat. Sedangkan sektor informal juga akan bergeliat.
“Pembelajaran tatap muka sudah dimulai dan diujicoba di Jakarta dengan prokes yang ketat. Kami juga berharap agar perkantoran non esensial dan kritikal juga sudah bisa dibuka dan diujicoba antara 25 sampai 50 persen. Termasuk pengunjung mall yang boleh makan di tempat bisa ditingkatkan menjadi 50 persen,†kata Sarman.
Sarman menambahkan, UKM pedagang makanan dan minuman di sejumlah gedung perkantora telah menunggu kelonggaran kebijakan dari pemerintah yang bisa diperluas lantaran dalam sektor lain pemerintah telah berani membuka dan melonggarkan kebijakannya.
“Banyak pelaku usaha hiburan seperti bioskop dan hiburan malam yang sudah diperbolehkan dibuka. Nasib para pelaku usaha di sektor ini (UKM makanan dan minuman) ini juga harus diselamatkan karena mereka juga memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit. Pemerintah sudah harus menyentuh dan memperhatikan nasib mereka dan memberikan bantuan dalam bentuk relaksasi dan insentif,†ucapnya.
Menurutnya, jika pemerintah membuka kelonggaran dan memperluasnya maka pelaku usaha akan patuh dan taat melaksanakan peraturan PPKM secara ketat seperti kewajiban pengunjung di mall dan perkantoran yang diharuskan untuk vaksin.
“Protkes yang ketat dan jam operasional yang ditentukan kita harus kawal bersama agar tren kasus Covid-19 semakin menurun dan terkendali,†tandasnya.
