Dugaan Kebocoran Data Terulang, PKS: Jangan-jangan Pemerintah Memang Acuh dengan Keamanan Data Rakyat

Adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan akan berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, melalui keterangannya, Rabu siang (1/9).

Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM. Menurutnya, pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji.

"Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," kata politikus PKS ini.

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," imbuhnya.

Ia menilai, apabila kebocoran data disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19. Apalagi, beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid.

"Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty.

Atas dasar itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp, dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang  'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," bebernya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, seyogyanya pemerintah meminta maaf kepada rakyat. Netty pun meminta pemerintah mengakui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf kepada rakyat.

"Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," ujarnya.

"Libatkan aparat keamanan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum," demikian Netty.