Berita

Mantan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan/Net

Dunia

Ragukan Janji-janji Taliban, Mantan Menteri Perempuan Afghanistan Ingin Kembali Pulang dan Bekerja dengan Sejumlah Syarat

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 12:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan, yang dievakuasi ke Norwegia menyatakan dirinya sedang memprtimbangan untuk kembali ke negaranya dan bekerja di bawah pemerintahan Taliban, tetapi tentunya dengan sejumlah syarat.

Hal tersebut disampaikan mantan menteri perempuan itu dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Jerman DW pada Selasa (31/8) waktu setempat.

“Saya berkomitmen untuk orang-orang saya, dan saya ingin melakukan apa pun yang saya bisa untuk memperbaiki hidup mereka,” katanya.


“Jika itu berarti saya harus pergi dan bekerja dengan Taliban, selama mereka benar-benar menerima hak asasi manusia dan mereka memberi kami hak asasi manusia dasar yang layak kami miliki, maka kami bersedia bekerja sama dengan mereka,” ujarnya.

Pernyataannya datang tak lama setelah Taliban mengatakan bahwa mereka akan mengumumkan pemerintah mereka setelah AS selesai menarik pasukan dari Afghanistan.

Nehan mengatakan, jika Taliban menginginkan dukungan perempuan, mereka harus mengerti bahwa para perempuan Afghanistan harus berekspresi karena mereka memiliki harapan. Para perempuan ingin menjadi bagian dari pemerintah.

"Kami ingin menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Kami hanya melihat pemerintahan seperti apa yang mereka inginkan akan terbentuk,” katanya.

Taliban telah mencoba untuk memberikan nada damai tak lama setelah mereka merebut kendali atas Afghanistan. Mereka menjanjikan kebebasan pers dan bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan dalam batas-batas Islam.

Tetapi klaim "moderat" Taliban memudar dengan cepat, dengan laporan penangkapan mantan pegawai pemerintah, menindak perbedaan pendapat dan menargetkan keluarga wartawan.

Nehan mengatakan bahwa dirinya mewaspadai janji-janji Taliban untuk tidak terlalu menindas perempuan kali ini, sebab katanya, kelompok itu tidak memiliki kebijakan yang jelas.

“Mereka mengatakan aturan mereka didasarkan pada hak-hak Islam dan budaya Afghanistan, di situlah kebingungan dimulai karena Afghanistan adalah negara yang sangat beragam dan Anda memiliki budaya yang berbeda dan beragam. Jadi ketika mereka mengatakan budaya kami, itu membingungkan bagi kami untuk memahaminya. budaya apa yang mereka maksudkan,” kata Nehan.

“Kami berharap begitu mereka membentuk pemerintahan, itu akan menjadi pemerintahan yang inklusif,” ujarnya.

Taliban harus memiliki perwakilan dari jenis kelamin yang berbeda, dari latar belakang sosial yang berbeda, orang-orang dari semua ideologi, sehingga siapa pun yang tinggal di Afghanistan, entah bagaimana mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari pemerintah itu, menurut Nehan. '

Dalam wawancara itu juga mengomentari penarikan pasukan AS dari Afghaistan, menyebut momen tersebut bukan hanya kejatuhan Kabul, lebih dari itu dia mengatakan itu adala jatuhnya umat manusia dan jatuhnya upaya seluruh komunitas internasional selama 20 tahun terakhir.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya