Berita

Mantan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan/Net

Dunia

Ragukan Janji-janji Taliban, Mantan Menteri Perempuan Afghanistan Ingin Kembali Pulang dan Bekerja dengan Sejumlah Syarat

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 12:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan, yang dievakuasi ke Norwegia menyatakan dirinya sedang memprtimbangan untuk kembali ke negaranya dan bekerja di bawah pemerintahan Taliban, tetapi tentunya dengan sejumlah syarat.

Hal tersebut disampaikan mantan menteri perempuan itu dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Jerman DW pada Selasa (31/8) waktu setempat.

“Saya berkomitmen untuk orang-orang saya, dan saya ingin melakukan apa pun yang saya bisa untuk memperbaiki hidup mereka,” katanya.

“Jika itu berarti saya harus pergi dan bekerja dengan Taliban, selama mereka benar-benar menerima hak asasi manusia dan mereka memberi kami hak asasi manusia dasar yang layak kami miliki, maka kami bersedia bekerja sama dengan mereka,” ujarnya.

Pernyataannya datang tak lama setelah Taliban mengatakan bahwa mereka akan mengumumkan pemerintah mereka setelah AS selesai menarik pasukan dari Afghanistan.

Nehan mengatakan, jika Taliban menginginkan dukungan perempuan, mereka harus mengerti bahwa para perempuan Afghanistan harus berekspresi karena mereka memiliki harapan. Para perempuan ingin menjadi bagian dari pemerintah.

"Kami ingin menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Kami hanya melihat pemerintahan seperti apa yang mereka inginkan akan terbentuk,” katanya.

Taliban telah mencoba untuk memberikan nada damai tak lama setelah mereka merebut kendali atas Afghanistan. Mereka menjanjikan kebebasan pers dan bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan dalam batas-batas Islam.

Tetapi klaim "moderat" Taliban memudar dengan cepat, dengan laporan penangkapan mantan pegawai pemerintah, menindak perbedaan pendapat dan menargetkan keluarga wartawan.

Nehan mengatakan bahwa dirinya mewaspadai janji-janji Taliban untuk tidak terlalu menindas perempuan kali ini, sebab katanya, kelompok itu tidak memiliki kebijakan yang jelas.

“Mereka mengatakan aturan mereka didasarkan pada hak-hak Islam dan budaya Afghanistan, di situlah kebingungan dimulai karena Afghanistan adalah negara yang sangat beragam dan Anda memiliki budaya yang berbeda dan beragam. Jadi ketika mereka mengatakan budaya kami, itu membingungkan bagi kami untuk memahaminya. budaya apa yang mereka maksudkan,” kata Nehan.

“Kami berharap begitu mereka membentuk pemerintahan, itu akan menjadi pemerintahan yang inklusif,” ujarnya.

Taliban harus memiliki perwakilan dari jenis kelamin yang berbeda, dari latar belakang sosial yang berbeda, orang-orang dari semua ideologi, sehingga siapa pun yang tinggal di Afghanistan, entah bagaimana mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari pemerintah itu, menurut Nehan. '

Dalam wawancara itu juga mengomentari penarikan pasukan AS dari Afghaistan, menyebut momen tersebut bukan hanya kejatuhan Kabul, lebih dari itu dia mengatakan itu adala jatuhnya umat manusia dan jatuhnya upaya seluruh komunitas internasional selama 20 tahun terakhir.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya