Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu/RMOLJabar
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana membuka beberapa sektor pariwisata secara bertahap seiring menurunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pun setelah melihat Bed Occupancy Ratio (BOR) yang mencapai 20,95 persen per 25 Agustus lalu.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan, sebenarnya Pemprov telah mengetahui risiko melakukan pengetatan. Di mana kasus sebaran Covid-19 menurun tetapi aktivitas perekonomian juga anjlok.
Akan tetapi, jika dilakukan pelonggaran di sektor pariwisata akan menumbuhkan perekonomian meningkat, dikhawatirkan sebaran Covid-19 bisa kembali melonjak.
"Pemerintah sudah paham semuanya. Sekarang dengan kabupaten/kota di Jabar dengan PPKM level 3 dan ada 4 daerah yang level 2, bahkan ada sudah siap-siap mau PTM," ucap Haru, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (31/8).
Meski begitu, Haru mendukung langkah yang diambil oleh Pemprov Jabar, dengan catatan harus konsisten dan memantau perkembangan kasus sebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin tidak adanya kerumunan massa di tempat wisata.
"Saya kira secara terbatas bisa dilakukan. Pembukaan secara terbatas, bertahap, penerapan protokol kesehatan, termasuk bagi para pedagang," ujar politikus PKS ini.
Lebih lanjut, Haru menambahkan, pihaknya beberapa lalu juga telah mengunjungi Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda, Kota Bandung, untuk beraudensi dengan pedagang di sekitar tempat wisata yang meminta solusi. Sebab, selama penutupan Tahura, para pedagang tidak bisa melakukan kegiatan jual beli atau berniaga.
Oleh sebab itu, imbuh Haru, langkah Pemprov Jabar membuka sektor pariwisata secara terbatas harus diapresiasi, tapi semua pihak harus sama-sama menjaga prokes. Pedagang, pengunjung, Satpol PP, Satgas Covid-19, harus memantau perkembangan tersebut.
"Kalau kira-kira tidak disiplin, tutup lagi saja. Daripada jadi masalah ke depannya," tegasnya.
Dengan demikian, ia berharap pembukaan sektor pariwisata berjalan dengan tertib, menerapkan prokes, dan bertujuan untuk membantu para pelaku usaha tidak menjadi persoalan.
"Memang Pemprov Jabar harus membuka sektor pariwisata tetapi dengan (prokes) ketat," tandasnya.
