Berita

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kata Luhut, Penerapan Prokes dengan Basis Digital Jadi Kunci Mencegah Tsunami Covid-19 Terulang

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 00:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kondisi pandemi Covid-19 yang beranjak membaik di Indonesia menjadikan satu alasan bagi pemerintah memperlonggar kebijakan pembatasan masyarakat.

Namun, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan masyarakat untuk tidak abai dengan virtus SARS-CoV-2 yang masih mewabah di berbagai daerah.

Sehingga menurutnya, semua pihak harus mulai sadar mengenai pentingnya menegakkan kedisplinan terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), sebagai satu kebiasaan baru yang harus dilaksanakan masyarakat.


Di sampng itu, Luhut memastikan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang sudah berjalan setahun lebih ini dengan melakukan secara massif 3T (testing, traccing dan treatment)

"Hingga tidak ketinggalan melakukan percepatan vaksinasi," kata Luhut dalam jumpa media secara virtual terkait perkembangan terkini dan progress kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, Senin malam (30/8).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menambahkan, ke depannya pemerintah akan memasifkan penggunaan platform Peduli Lindungi dalam setiap aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga diwajibkan di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali.

"Tanpa disadari pandemi Covid-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital," imbuhnya.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi menjadi kunci, jika Indonesia tidak ingin mengulang kembali masa-masa sulit lonjakan kasus Covid-19 di awal Juli lalu.

"Ketika kenaikan kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas, dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya