Berita

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kata Luhut, Penerapan Prokes dengan Basis Digital Jadi Kunci Mencegah Tsunami Covid-19 Terulang

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 00:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kondisi pandemi Covid-19 yang beranjak membaik di Indonesia menjadikan satu alasan bagi pemerintah memperlonggar kebijakan pembatasan masyarakat.

Namun, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan masyarakat untuk tidak abai dengan virtus SARS-CoV-2 yang masih mewabah di berbagai daerah.

Sehingga menurutnya, semua pihak harus mulai sadar mengenai pentingnya menegakkan kedisplinan terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), sebagai satu kebiasaan baru yang harus dilaksanakan masyarakat.


Di sampng itu, Luhut memastikan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang sudah berjalan setahun lebih ini dengan melakukan secara massif 3T (testing, traccing dan treatment)

"Hingga tidak ketinggalan melakukan percepatan vaksinasi," kata Luhut dalam jumpa media secara virtual terkait perkembangan terkini dan progress kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, Senin malam (30/8).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menambahkan, ke depannya pemerintah akan memasifkan penggunaan platform Peduli Lindungi dalam setiap aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga diwajibkan di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali.

"Tanpa disadari pandemi Covid-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital," imbuhnya.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi menjadi kunci, jika Indonesia tidak ingin mengulang kembali masa-masa sulit lonjakan kasus Covid-19 di awal Juli lalu.

"Ketika kenaikan kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas, dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya