Berita

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kata Luhut, Penerapan Prokes dengan Basis Digital Jadi Kunci Mencegah Tsunami Covid-19 Terulang

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 00:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kondisi pandemi Covid-19 yang beranjak membaik di Indonesia menjadikan satu alasan bagi pemerintah memperlonggar kebijakan pembatasan masyarakat.

Namun, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan masyarakat untuk tidak abai dengan virtus SARS-CoV-2 yang masih mewabah di berbagai daerah.

Sehingga menurutnya, semua pihak harus mulai sadar mengenai pentingnya menegakkan kedisplinan terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), sebagai satu kebiasaan baru yang harus dilaksanakan masyarakat.


Di sampng itu, Luhut memastikan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang sudah berjalan setahun lebih ini dengan melakukan secara massif 3T (testing, traccing dan treatment)

"Hingga tidak ketinggalan melakukan percepatan vaksinasi," kata Luhut dalam jumpa media secara virtual terkait perkembangan terkini dan progress kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, Senin malam (30/8).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menambahkan, ke depannya pemerintah akan memasifkan penggunaan platform Peduli Lindungi dalam setiap aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga diwajibkan di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali.

"Tanpa disadari pandemi Covid-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital," imbuhnya.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi menjadi kunci, jika Indonesia tidak ingin mengulang kembali masa-masa sulit lonjakan kasus Covid-19 di awal Juli lalu.

"Ketika kenaikan kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas, dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Update: Korban Jiwa Longsor Bandung Barat 16 Orang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:52

Dede Sulaeman Wafat, Rencana MSBI Datangi Kantor FIFA di Zurich Dijadwal Ulang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:35

Kapolri Naikkan Pangkat Dua Anggota Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:33

Kabar Duka Mantan Striker Timnas Dede Sulaeman Wafat di Lapang Bola

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:58

Saut Minta KPK Selidiki Sengkarut Coretax

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:50

PT ARA Bantah Gunakan Dokumen Palsu

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:26

Debut Apik Raymond-Joaquin

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:46

Tim Hukum Nadiem Makarim Tak Siap Hadapi JPU

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:32

Wapres Gibran Minta Maaf ke Korban Longsor Bandung Barat

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:18

Korupsi Sektor Pajak Terjadi karena Penyelewengan Kekuasaan

Minggu, 25 Januari 2026 | 18:59

Selengkapnya