Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin/RMOL
Merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo akan melemahkan kekuatan oposisi. Sebab, partai yang masih konsisten menjadi oposisi hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, sebelum masuknya PAN, pemerintah pun sudah sangat kuat. Hal tersebut dibuktikan ketika revisi UU KPK dilakukan dan pengesahan UU Ciptaker oleh pemerintah saat PAN belum gabung koalisi.
"Semua UU itu ditolak rakyat, buruh, dan lainnya. Tapi semuanya disetujui oleh partai koalisi yang ada di parlemen," kata Ujang kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Senin (30/8).
Dalam menilai Ujang Komarudin, saat PAN gabung koalisi, otomatis PKS dan Demokrat tidak memiliki kekuatan di parlemen. Akan tetapi kedua partai tersebut dapat mengkritisi kebijakan pemerintah baik di dalam dan di luar parlemen.
"Memang kalau divoting atau pemilihan suara apapun terkait dengan kebijakan yang diajukan, pasti kalah. Tetapi masih bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat," paparnya.
Ujang berkeyakinan bahwa semua pihak membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh.
Jika koalisi pemerintah kuat sedangkan oposisi tidak kuat, maka tidak akan ada
check and balances, tidak ada kontrol, dan tidak ada yang mengawasi pemerintah.
"Secara matematika mereka (pemerintah) akan berbuat seenaknya dalam konteks mengajukan kebijakan yang nantinya dianggap bertentangan dengan kehendak atau tidak pro rakyat. Walaupun minim dan lemah, mereka (oposisi) masih mengkritik terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Tapi terkait voting serta pemilihan suara, pasti kalah," pungkasnya.
