Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

PM Boris Johnson Ajukan Syarat Jika Taliban Ingin Pemerintahannya Diakui

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 09:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menetapkan sejumlah syarat bagi Taliban jika mereka ingin rezim pemerintahan barunya di Afghanistan diakui secara diplomatik.

Johnson mengatakan, di antara syarat yang ditetapkan itu adalah untuk memastikan proses evakuasi yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan.

"Untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, untuk mencegah Afghanistan dari, sekali lagi, menjadi inkubator teror global, karena itu akan menjadi bencana bagi Afghanistan," tambahnya pada Minggu (29/8), seperti dikutip TASS


Pada 15 Agustus, Taliban berhasil merebut Kabul tanpa perlawan. Itu terjadi ketika Presiden Ashraf Ghani kabur dengan alasan mencegah pertumpahan darah.

Wakil Presiden Pertama Amrullah Saleh kemudian menatakan diri sebagai penjabat presiden dengan ketidakhadiran Ghani. Namun ia pun meninggalkan Kabul dan berlindung di Lembah Panjshir, bersama kelompok perlawanan anti-Taliban yang dipimpin oleh putra Ahmad Shah Massoud, Ahmad Massoud.

Sementara itu, Taliban sendiri telah menyatakan komitmen untuk membentuk pemerintahan inklusif, yang berbeda dengan rezim sebelumnya, ketika mereka berkuasa pada 1996-2001.

"Bersama dengan sekutu kami di Amerika dan Eropa dan di seluruh dunia, kami akan terlibat dengan Taliban bukan berdasarkan apa yang mereka katakan tetapi apa yang mereka lakukan," terang Johnson.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya