Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

PM Boris Johnson Ajukan Syarat Jika Taliban Ingin Pemerintahannya Diakui

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 09:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menetapkan sejumlah syarat bagi Taliban jika mereka ingin rezim pemerintahan barunya di Afghanistan diakui secara diplomatik.

Johnson mengatakan, di antara syarat yang ditetapkan itu adalah untuk memastikan proses evakuasi yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan.

"Untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, untuk mencegah Afghanistan dari, sekali lagi, menjadi inkubator teror global, karena itu akan menjadi bencana bagi Afghanistan," tambahnya pada Minggu (29/8), seperti dikutip TASS


Pada 15 Agustus, Taliban berhasil merebut Kabul tanpa perlawan. Itu terjadi ketika Presiden Ashraf Ghani kabur dengan alasan mencegah pertumpahan darah.

Wakil Presiden Pertama Amrullah Saleh kemudian menatakan diri sebagai penjabat presiden dengan ketidakhadiran Ghani. Namun ia pun meninggalkan Kabul dan berlindung di Lembah Panjshir, bersama kelompok perlawanan anti-Taliban yang dipimpin oleh putra Ahmad Shah Massoud, Ahmad Massoud.

Sementara itu, Taliban sendiri telah menyatakan komitmen untuk membentuk pemerintahan inklusif, yang berbeda dengan rezim sebelumnya, ketika mereka berkuasa pada 1996-2001.

"Bersama dengan sekutu kami di Amerika dan Eropa dan di seluruh dunia, kami akan terlibat dengan Taliban bukan berdasarkan apa yang mereka katakan tetapi apa yang mereka lakukan," terang Johnson.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya